Network
ISU BOGOR - Inggris menambah daftar boikot aset pemerintah Myanmar yang menyuplai dana bagi militer dalam kudeta yang berbuntut kekejaman terhadap demonstran.
Sebelumnya, pada Senin, 21 Juni 2021, pertemuan Konferensi Uni Eropa yang akhirnya memberikan sanksi keras dengan memboikot aset dan sanksi perjaalan kepada 8 pejabat Myanmar.
Namun Inggris menambahkan tiga entitas Myanmar ke daftar boiperuot, yakni perusahaan mutiara dan kayu milik negara, dan 'Dewan Administrasi Negara' yang menjalankan fungsi negara. Hal itu diposting di situs web pemerintah Inggris.
Baca Juga: Kudeta Militer Bantai 860 Warga, Uni Eropa Boikot Aset dan Sanksi 8 Pejabat Myanmar
Inggris mengatakan ada alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa kedua perusahaan milik negara tersebut memberikan dana kepada junta militer.
Bahkan, Dewan Administrasi Negara bertanggung jawab, atau telah mendukung, perusakan demokrasi di Myanmar.
