Network
Sebab, kata Rocky Gerung, tak lama setelah Suharso Monoarfa dilengserkan, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly yang notabene kader PDI Perjuangan itu cepat mengesahkan Ketua Umum PPP yang baru.
"Kita tahu sebetulnya ini keputusannya sudah dibuat (Kementerian Hukum dan HAM yang mengesahkan Plt Ketua Umum PPP Mardiono) duluan," ungkap Rocky Gerung.
Baca Juga: Politikus PDIP Tjahjo Kumolo Meninggal Dunia, Megawati Beri Arahan Ini ke Seluruh Kadernya
"Lain misalnya jika Menteri Hukum dan HAM menunggu penyelesaian di internal partai berupa hak jawab atau hak protes," ungkapnya di Channel YouTube Rocky Gerung, Kamis 15 September 2022.
Seharusnya penyelesaian di internal partai itu dihormati dulu oleh Kementerian Hukum dan HAM.
"Tetapi dianggap mungkin ibu Megawati bilang 'cepet-cepet' jangan sampai terjadi second opinion atau second source di dalam PPP, lalu Suharso balik lagi kesitu," sindir Rocky Gerung.
Baca Juga: Denny Darko Ramal Megawati vs Surya Paloh Berebut Ganjar Pranowo: Tidak Akan Didiamkan
"Lalu Suharso langsung dipaksa mendeklarasikan Ganjar Pranowo karena perintah Joko Widodo mungkin lagi momentum," ujar Rocky Gerung.
Menurut Rocky Gerung, gejolak politik di internal PPP ini adalah bagian dari kejar-kejaran momentum.
"Jadi bisa kita simpulkan bahwa memang ada kepentingan PDIP untuk menggusur Suharso Monoarfa di dalam persaingan politik itu," jelas Rocky Gerung.
