Network
ISU BOGOR – Megawati Soekarno Putri telah dilantik sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada 13 Oktober 2021 pukul 13.00 WIB.
Keputusan atas terpilihnya Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN menuai berbagai kritikan, sebab BRIN adalah lembaga Riset yang menurut Azyumar Azra seharusnya diPimpin oleh Ilmuan atau Peneliti terkemuka.
Seorang pakar tata hukum negara, Refly Harun juga ikut membagikan pendapatnya melalui channel Youtubenya.
Baca Juga: Kakek Suhud Diduga Berbohong, Warga Sekitar Gerah dan Ungkap Fakta Sebenarnya: Dia...
Baca Juga: Sinopsis I-Tanggang: Mother of All Lies, Ersa Si Anak Durhaka dan Erma Ibu yang Jahat yang Viral di TikTok
Saat ini Megawati mengemban dua jabatan sekaligus yaitu sebagai ketua Dewan Pengarah BPIP dan juga ketua Dewan Pengarah BRIN.
“Kalau BPIP okelah orang bisa mengatakan ini mainan politiknya Megawati untuk mendapatkan sebuah pengakuan dari negara, sebuah kedudukan tinggi di negara dengan level setingkat menteri bahkan lebih tapi ternyata itu tidak cukup,” ujar Reflu dikutip Isu Bogor pada 14 Oktober 2021.
Merasa tidak cukup diciptakan pula lembaga BRIN kemudian dia sebagai dewan pengarahnya dan secara psikologis kedudukannya diatas menteri karena ketua lembaga Riset tersebut adalah menteri keuangan dan anggotanya adalah menteri Bappenas.
“Itu menunjukkan bahwa ketua dewan pengarah itu bisa lebih berkuasa dibandingkan menteri keuangan sekalipun, jadi tidak heran jika kritik datang bertubi-tubi,” tutur Refly.
Ia juga menyinggung kritik yang disampaikan oleh Azyumardi Azra yang mengatakan bahwa seharusnya yang menjadi dewan pengarah adalah seorang peneliti skala internasional agar diakui dalam kerjasama internasional.
Baca Juga: Kakek Suhud Diduga Berbohong dengan Kenyataan Kesehariannya, Warga: Gak Pernah Kelihatan
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa BRIN ini mungkin akan ditertawakan oleh kalangan Internasional jika mereka tahu bahwa lembaga Riset tersebut dipimpin oleh seorang ketua partai politik.
“Kalangan Internasional mungkin akan tertawa karena kemudian BRIN Indonesia maju untuk mengadakan pengembangan riset dan mereka tahu strukturnya bahwa ketua dewan pengarahnya adalah ketua umum partai politik,” kata Refly.
“Karena tidak memiliki maaf, pengalaman riset sama sekali bahkan maaf kata juga lulus S1 pun tidak, walaupun kemudian mendapatkan gelar doktor honoris causa," lanjutnya.*
