Network
ISU BOGOR - Politisi Partai Gerindra, Fadli Zon berpendapat Presiden Joko Widodo dan Menkopolhukam Mahfud MD tugasnya mengkoreksi ada cukongrasi yang membiayai 82 persen kepala daerah.
Hal itu diungkapkan Fadli Zon setelah Mahfud MD yang membolehkannya menggunakan istilah cukongrasi untuk sistem politik di Negara Indonesia, setelah Fadli mempertanyakan angka prosentase pembiayaan cukong terhadap kepala daerah yang disampaikan menteri yang pernah menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia tersebut.
Inilah tantangan P
@jokowi n P @mohmahfudmd mengoreksi “cukongkrasi”. Setiap yg diberi amanah akan dimintai pertangungjawaban oleh Tuhan. N sejarah akan mencatat apa yg dilakukan maupun tak dilakukan. Legacy apa yg ditinggalkan? Selamat berakhir pekan," cuit Fadli Zon.
Baca Juga: Fadli Zon Tanya Apa Indonesia Lebih Tepat Negara Cukongrasi? Mahfud MD: Boleh Saja
Sebelumnya, Politisi Partai Gerindra, Fadli Zon mempertanyakan mengapa jika 82 persen kepala daerah (Kada) Indonesia dibiayai oleh cukong atau pengusaha besar yang sering dikaitkan dengan etnis tionghoa, Indonesia tidak diganti saja menjadi negara cukongrasi.
Hal itu disampaikan Fadli Zon melalui akun Twitternya @fadlizon kepada akun Twitter Menkopolhukam Mahfud MD @mohmahfudmd, pada Jumat, 18 September 2020, yang sempat menyatakan 92 persen pilkada dibiayai oleh cukong, namun selanjutnya diralat menjadi 82 persen.
Menurut Mahfud, angka itu berdasarkan data di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, ketika memimpin Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), bahwa hampir semua yang terlibat pemilihan kepala daerah (pilkada) berperkara berbicara dibiayai cukong.
Baca Juga: Hei Food Lover! Cek Merchant Baru ShopeePay Minggu Ini dan Pastikan Kamu Kenyang Plus Kantong Hemat
"Namanya julukan yg timbul dari kesan ya boleh saja. Cukongkrasi: boleh, terseah sj kalau kesan," penggalan balasan cuit Mahfud MD menjawab Fadli Zon, Sabtu, 19 September 2020.
