Network
Salah satunya adalah Ravio Patra, peneliti independen dan pemerhati pengelolaan data dan informasi pemerintah, yang ditangkap atas tuduhan menyebarkan informasi palsu setelah mengkritik pemerintah di Twitter.
"Pemerintah juga berencana untuk menutup akun media sosial yang mengkritik pemerintah dan mencapnya sebagai penyebar hoaks," jelasnya.
Tidak hanya itu, pemerintah juga memutuskan untuk menghukum siswa yang terlibat dalam aksi demonstrasi menentang Omnibus Law dengan mempersulit pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
Baca Juga: Jokowi Siap Jadi Orang Pertama yang Disuntik Vaksin Corona
"Serta diberikan catatan khusus dalam surat keterangan tersebut. Hal ini akan membuat mereka sulit mendapatkan pekerjaan," ujarnya.
"Dengan penjelasan di atas, kami berpendapat bahwa Jokowi harus memikirkan kembali bagaimana dia menangani COVID-19 dan protes publik".
"Jika tidak, dia kemungkinan akan menghadapi reaksi keras dari masyarakat, yang mungkin akan membuat dirinya kehilangan posisinya sebagai presiden," ungkapnya.
Respons keras dan represif dari pemerintah terhadap kritik publik diperkirakan akan menimbulkan kondisi yang tidak menguntungkan bagi Jokowi sebagai pemimpin negara ini.
Baca Juga: Innalillahi, Jokowi Sebut Kasus Meninggal COVID-19 di Indonesia Lebih Tinggi di Banding Rerata Dunia
Jokowi harus belajar dari sejarah, terutama dari kejatuhan Presiden Suharto pada 1998, setelah mendapat penolakan keras dari rakyat.
