Network
ISU BOGOR - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan keyakinannya tanpa ragu dalam memilih Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang dilantik hari ini. Dalam konferensi pers setelah pelantikan di Istana Negara pada Rabu, 21 Februari 2024, Jokowi menjelaskan alasan di balik keputusannya.
"Saya kira saya tidak ragu memberikan tempat untuk (AHY menjabat di) Kementerian ATR/BPN. Karena ini urusan manajemen, saya rasa beliau sudah siap," kata Jokowi, menegaskan kepercayaannya pada kemampuan AHY.
Jokowi kemudian menguraikan pertimbangan-pertimbangan di balik penunjukan AHY, menyoroti latar belakang akademik dan pengalaman kerja AHY.
"Ini urusan yang berkaitan dengan Menteri ATR/BPN Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Kita tahu beliau Ketum Partai Demokrat, beliau juga alumni Akmil, juga pendidikan di Nanyang University, di Harvard University, di Webster University," jelasnya.
Baca Juga: Soal Pernyataan Netanyahu Terkait Israel dan Palestina, Presiden Jokowi: Saya Menentang Keras
Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan tugas-tugas khusus yang telah diberikan kepada AHY, menekankan pentingnya percepatan dalam berbagai program reformasi agraria.
"Pertama, berkaitan dengan sertifikat tanah elektronik. Ia meminta penerbitan sertifikat tanah elektronik didorong lebih masif. Begitu pula dengan Hak Guna Usaha (HGU) perdagangan karbon (carbon trading)," ujar Jokowi, menggarisbawahi urgensi pembaruan sistem administrasi tanah dan sumber daya alam.
"Untuk HGU carbon trading, yang berkaitan dengan PP itu segera selesaikan karena banyak yang ingin masuk. Yang ketiga yang berkaitan dengan 120 juta PTSL, 120 juta bidang (tanah) untuk masuk ke PTSL harus segera bisa kita selesaikan," tambahnya, mencermati target-target yang harus dicapai dalam waktu dekat.
Dengan penunjukan resmi AHY sebagai Menteri ATR/BPN, Jokowi menegaskan komitmennya terhadap agenda reformasi agraria yang menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam menjaga keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pelantikan tersebut merupakan bagian dari Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju, yang telah ditetapkan pada 20 Februari 2024.***
