Network
ISU BOGOR - Pemerintah Provinsi Jakarta menolak permintaan Wali Kota Bogor Bima Arya soal pengaturan keluar masuk atau mobilitas warga Jabodetebek.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan tidak akan memberlakukan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Total pada Senin 14 September.
"Tidak, untuk mobilitas keluar dan lain-lain tidak," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Sabtu 12 September 2020 malam.
Baca Juga: Orang Terkaya Indonesia Budi Hartono Surati Jokowi Minta PSBB Total Jakarta Dibatalkan
Meski tidak memberlakukan SIKM, Anies mengatakan Pemda DKI Jakarta telah berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Barat terkait dengan pengawasan mobilitas masyarakat.
"Tadi Pak Ridwan Kamil juga mengumumkan beliau akan bersama-sama dengan kepala daerah Jawa Barat untuk melakukan koordinasi awal minggu depan," ujarnya.
Lebih lanjut Anies menjelaskan bahwa selama PSBB lanjutan, masyarakat tetap bisa berkegiatan namun dengan pembatasan yang lebih ketat dibandingkan dengan PSBB sebelumnya.
Baca Juga: Sah, Jakarta PSBB Total : Anies Baswedan Sebut Didukung Pemerintah Pusat
"Artinya tetap berkegiatan tapi ada pembatasan yang ketat untuk memotong mata rantai (Covid-19)," tambahnya.
Wali Kota Bogor Bima Arya sebelumnya pada rapat koordinasi dengan Anies beberapa hari lalu menuturkan, harus ada pengaturan keluar masuk warga masyarakat di wilayah Jabodetebek.
“Sisi lainnya, kita perlu mewaspadai eksodus warga Jakarta yang ingin keluar Jakarta. Bila Jakarta semuanya tutup dan Bogor tidak dipastikan warga Jakarta akan lari ke daerah sekitarnya untuk jajan, makan, pertemuan, belanja. Nah, ini kan harus antisipasi,” papar Bima.
Baca Juga: PDI Perjuangan Jakarta Curiga Anies Baswedan Punya Motif Politik di Balik PSBB Total
Bima Arya menyebut pembelakukan PSBB Total yang rencananya akan dilakukan DKI Jakarta sangat berpengaruh terhadap mobilitas warga Jabodetabek. Diperlukan satu regulasi bilamana kebijakan PSBB Total itu diberlakukan.
“Bagaimana kebijakan Jakarta terkait warga keluar masuk, ini kan harus clear. Pak gubernur bulang belum sampai ke sana. Artinya akn urusan kita dengan Jakarta bukan orang pekerja saja, ada keluarga dan lain. Kan nantinya harus jelas,” kata Bima,
Demikian juga dengan Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan. Ia cukup khawatir bila warga Jakarta lebih banyak berkunjung ke Kabupaten Bogor, khususnya Puncak sebagai destinasi wisata.
Baca Juga: Sukabumi Laporkan 21 Pelajar Terkonfirmasi Positif Corona
“Kami yakin apa yang ditetapkan oleh Pemprov DKI akan berpengaruh kepada Kabupaten Bogor, khususnya kawasan Puncak. Untuk itu, kami mohon agar regulasi mobilitas orang bisa bisa disepakati,” tandas Iwan.***
