Network
ISU BOGOR - Untuk kesekian kalinya, Komisi Menjadi Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin, Kamis 13 Agustus 2020. Rachmat diperiksa sebagai tersangka kasus pemotongan uang dan gratifikasi lahan seluas 20 herktare yang dilakukannya saat menjabat Bupati Bogor.
Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebut, Rachmat Yasin diperiksa dalam pendalaman kasus dugaan pemberian bidang tanah melalui Kepala Desa Singasari, Kecamatan Jonggol, Jawa Barat, Idi Sujana Cakra.
"Terbaru, penyidik mengonfirmasi keterangan saksi tersebut terkait dengan dugaan adanya pemberian hibah beberapa bidang tanah," kata Ali mengkonfirmasi.
Baca Juga: Gunung Sinabung Kembali Erupsi, Maskapai Penerbangan Diminta Waspada
Kata dia, penyidik menemukan bukti-bukti baru adanya dugaan gratifikasi berupa tanah seluas 20 hektare. Rachmat Yasin sengaja meminta kepada anak buahnya untuk memeriksa satu bidang tanah seluas 350 hektare. Pemilik tanah tersebut hendak membangun pesantren di tanah tersebut.
Sebelumnya, pada 2010 seorang pemilik tanah seluas 350 hektare yang terletak di Desa Singasan dan Desa Cibodas, Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor ingin mendirikan Pondok Pesantren dan Kota Santri. Untuk itu pemilik tanah berencana akan menghibahkan tanahnya seluas 100 hektare agar pembangunan pesantren terealisasi.
Pemilik tanah tersebut kemudian menyampaikan maksudnya untuk mendirikan pesantren pada Rachmat Yasin melalui stafnya. Rachmat Yasin menjelaskan agar dilakukan pengecekan mengenai status tanah dan kelengkapan surat-surat tanahnya.
Baca Juga: Presiden Anugrahi Tanda Kehormatan RI ke 22 Tenaga Medis Gugur Saat Bertugas Covid-19
Pada pertengahan tahun 2011, Rachmat Yasin melakukan kunjungan lapangan di sekitar daerah pembangunan Pondok Pesantren tersebut. Melalui perwakilannya, Rachmat menyampaikan ketertarikannya terhadap tanah tersebut. Rachmat juga meminta bagian agar tanah tersebut juga dihibahkan untuknya.
