ISU BOGOR - Tuduhan korupsi 11,4 kilogram (kg) emas dan uang sebanyak 600.000 dolar terhadap pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi yang digulingkan militer sejak Senin, 1 Februari 2021 kini ikut mewarnai kekacauan kudeta tersebut.
Aung San Suu Kyi awalnya dipaksa lengser oleh militer karena dianggap memperoleh kemenangan pemilihan umum (pemilu) yang tidak sah. Ia dan pendukungnya dianggap curang.
Suu Kyi dan jajaran pemerintahannya ditahan oleh junta militer Myanmar sejak saat itu.
Baca Juga: Megawati Raih Gelar Profesor Kehormatan, Presiden Jokowi Beri Selamat
Kudeta yang memasuki selama 4 bulan dan menewaskan ratusan nyawa masyarakat sipil serta puluhan nyawa pasukan militer, mulai babak baru.
Isu kasus korupsi Aung San Suu Kyi kini mulai semakin dikuak oleh militer ke publik melalui media pemerintah.
Dikutip dari Reuters, pada Kamis, 10 Juni 2021, media pemerintah yang dikuasai militer menyatakan pihak berwenang Myanmar telah membuka kasus korupsi baru terhadap pemimpin terguling Aung San Suu Kyi.
Suu Kyi dituduh menyalahgunakan wewenangnya dan menerima suap, namun dibantah pengacaranya sebagai hal yang 'tidak masuk akal'.
Baca Juga: Karina aespa Terlihat Lebih Seperti AI Daripada AVATARnya dalam Video Behind The Scenes Terbaru
Kasus-kasus tersebut adalah yang terbaru dari serangkaian kasus yang dituduhkan terhadap pemimpin terpilih Suu Kyi, wanita berumur 75 tahun sejak kudeta militer.
Kudeta yang dianggap menjerumuskan Myanmar ke dalam kekacauan, dengan protes dan pemogokan harian dan kerusuhan hingga ke desa-desa.
Menurut milisi anti-junta kerusuhan kudeta militer juga telah merenggut nyawa 37 tentara.
Media yang dikendalikan Junta mengutip Komisi Anti-Korupsi bahwa kasus baru terhadap Suu Kyi terkait dengan penyalahgunaan tanah untuk yayasan amal Daw Khin Kyi, yang dia pimpin dan secara ilegal menerima $600.000 dan 11,4 kg emas.
Baca Juga: Penggemar Stray Kids Minta JYP Entertainment Berikan Kabar Baru Hyunjin
"Dia dinyatakan bersalah melakukan korupsi menggunakan pangkatnya. Jadi dia didakwa dengan UU Antikorupsi pasal 55," kata juru bicara junta, Global New Light of Myanmar.
Sebagai ganjarannya, Aung San Suu Kyi bisa mendapat hukuman 15 tahun penjara atas pelanggaran terhadap undang-undang tersebut.
Pengacara utama Suu Kyi, Khin Maung Zaw mengatakan bahwa sejauh yang dia ketahui, penyelidikan korupsi terus berlanjut dan tidak ada di pengadilan.
Dia menggambarkan tuduhan itu sebagai "tidak masuk akal".
Baca Juga: SM Entertainment Luncurkan Grup Legendaris Setiap 8 Tahun Sekali
"Dia mungkin memiliki cacat tetapi keserakahan pribadi dan korupsi bukanlah sifatnya. Mereka yang menuduhnya serakah dan korupsi meludah ke langit," kata Khin Maung Zaw dalam sebuah pesan kepada Reuters.
Yayasan Daw Khin Kyi didirikan atas nama mendiang ibu Suu Kyi untuk membantu mengembangkan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan di Myanmar, salah satu negara termiskin di Asia.
Selain emas dan uang, kasus-kasus yang dihadapi Suu Kyi berkisar dari melanggar protokol virus corona saat berkampanye dan secara ilegal memiliki radio walkie-talkie hingga melanggar Undang-Undang Rahasia Resmi.
Para pendukung Aung San Suu Kyi menyebut kasus-kasus itu bermotif politik.
Sementara, alasan utama kudeta terhadapnya oleh militer mengambil alih kekuasaan dengan paksa karena partai Suu Kyi curang dalam pemilihan November. Sebuah tuduhan yang ditolak oleh komisi pemilihan sebelumnya dan pemantau internasional.
Tekanan internasional
Di sisi lain, upaya diplomatik untuk menemukan jalan keluar dari krisis selama kudeta Myanmar belum membuahkan hasil.
Menteri Luar Negeri Jepang Motegi Toshimitsu yang terbaru mendesak implementasi 5 poin konsensus yang dicapai oleh para pemimpin Asia Tenggara pada bulan April 2021.
Konsensus berpusat pada dialog multi-partai dan mengakhiri kekerasan.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), negara-negara Barat, dan China semuanya mendukung upaya Asia Tenggara untuk menengahi krisis.
Baca Juga: Winter aespa Tarik Banyak Perhatian Karena Visual Cantiknya yang 'Tampan'
Tetapi junta tidak terlalu memperhatikan hal itu dan malah memuji kemajuan rencana lima langkahnya sendiri menuju pemilihan baru.
Padahal tentara telah gagal untuk membangun kontrol, dengan perlawanan damai dan kekerasan melumpuhkan ekonomi dan serangan gerilya terhadap pasukan keamanan di perbatasan bertemu dengan artileri dan serangan udara, termasuk di daerah sipil.
Pertempuran telah berkecamuk antara militer dan Pasukan Pertahanan Rakyat yang baru dibentuk, salah satunya pada hari Kamis, 10 Juni 2021 telah menewaskan 17 tentara pemerintah dalam pertempuran di Negara Bagian Chin, yang berbatasan dengan India.
Yang lain, Angkatan Pertahanan Chinland, di halaman Facebook-nya mengatakan para pejuangnya juga telah membunuh 10 tentara di dekat Hakha dan mengeluarkan permintaan kepada junta untuk membebaskan semua orang yang ditahan di Negara Bagian Chin, atau menghadapi serangan balasan yang lebih kuat.
Baca Juga: Soal Batal Haji 2021, Analisa Politik Internasional Rocky Gerung 'Dalam Dimensi yang Tak Terlihat
Di wilayah Sagaing, milisi menyergap lima kendaraan militer, menewaskan 10 tentara, situs berita Irrawaddy melaporkan, mengutip warga.
Akan tetapi, data tersebut belum terverifikasi karena Reuters tidak dapat seorang juru bicara militer tidak menanggapi panggilan telepon yang meminta komentar.
MRTV yang dikelola negara tidak menyebutkan insiden itu dalam siaran berita malamnya.
Pertempuran di timur laut dan barat laut Myanmar telah memaksa lebih dari 100.000 orang mengungsi, menurut PBB, beberapa ke negara bagian Mizoram, Manipur dan Nagaland di India, di mana pihak berwenang khawatir para pejuang pro-demokrasi mungkin telah bergabung dengan pengungsi.
Baca Juga: Catat, Ini Keutamaan Sedekah di Hari Jumat
Secara terpisah pada hari Kamis, 10 Juni 2021, sebuah pesawat militer jatuh di dekat kota terbesar kedua di Myanmar, Mandalay, menewaskan 12 orang, kata dinas pemadam kebakaran kota.
Tidak ada indikasi segera bahwa kecelakaan itu terkait dengan krisis.***