Network
Dikutip dari YouTube PSHK Indonesia, 11 Februari 2024, terungkap dalam film tersebut, diduga Presiden Jokowi terlibat dalam berbagai tindakan curang untuk memastikan kemenangan calon yang diunggulkan, termasuk putranya sendiri, Gibran Rakabuming Raka. Meskipun tidak secara langsung mendukung pasangan calon manapun, gerak-gerik Jokowi terlihat cenderung mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Salah satu sorotan utama dalam film adalah penggunaan bansos sebagai alat politik. Bivitri Susanti, seorang ahli hukum tata negara yang menjadi narasumber dalam film, menjelaskan bahwa bansos telah dijadikan sebagai alat untuk memengaruhi opini publik dan memperoleh dukungan politik. Data yang disajikan dalam film menunjukkan bahwa anggaran bansos melonjak tajam menjelang pemilihan umum, memberikan indikasi kuat adanya motif politik di balik pemberian bansos tersebut.
Baca Juga: Buka Pagelaran Wayang Golek di Sukamakmur, Pj Bupati Bogor Ajak Masyarakat Sukseskan Pemilu 2024
Namun, yang lebih menarik adalah istilah yang diungkap dalam film tersebut, yaitu "Politik Gentong Babi". Konsep ini mirip dengan yang dikenal sebagai "Politik Pork Barrel" di negara-negara lain. Politik Gentong Babi mengacu pada praktik penggunaan dana publik untuk kepentingan politik yang sempit, sering kali mengorbankan kepentingan yang lebih besar dari masyarakat umum.
Sebagaimana dijelaskan dalam film, politik gentong babi seringkali menghasilkan proyek-proyek yang bermanfaat secara politis bagi sejumlah kecil orang atau kelompok, sementara pada saat yang sama meninggalkan kebutuhan masyarakat umum yang lebih besar tidak terpenuhi. Hal ini menciptakan ketidakadilan dan ketimpangan dalam distribusi sumber daya publik.
Meskipun demikian, film "Dirty Vote" juga membawa sorotan pada upaya-upaya reformasi yang dapat dilakukan untuk mengendalikan praktik politik gentong babi. Peningkatan transparansi dalam alokasi dana, pengawasan yang lebih ketat dari badan legislatif, dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci untuk memastikan bahwa keputusan politik didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat dan bukan pada kepentingan politik sempit.
Baca Juga: KPU Kota Bogor Siapkan Strategi Cermat dalam Distribusi Logistik Pemilu 2024
Kontroversi yang dipicu oleh film ini tentu akan terus memanas, dengan panggilan untuk transparansi dan akuntabilitas yang semakin membesar dari berbagai kalangan masyarakat. Semakin terbuka dan transparannya proses politik, semakin besar juga harapan untuk mewujudkan pemerintahan yang benar-benar melayani kepentingan rakyat.
Apa Itu Politik Gentong Babi?
Salah satu contoh yang sering dikutip dalam konteks ini adalah proyek-proyek infrastruktur yang tidak efisien atau tidak perlu, yang didanai menggunakan dana publik untuk mendapatkan dukungan politik. Proyek-proyek seperti ini biasanya memberikan manfaat politik yang jelas bagi sejumlah kecil orang atau kelompok tertentu, sementara pada saat yang sama meninggalkan kebutuhan masyarakat umum yang lebih besar tidak terpenuhi.
Bagaimana Praktik Politik Gentong Babi Memengaruhi Masyarakat?
Salah satu contoh konkret dari praktik ini adalah penggunaan bansos dalam konteks politik, seperti yang diungkap dalam film "Dirty Vote". Data menunjukkan bahwa anggaran bansos sering dipergunakan untuk memengaruhi opini publik menjelang pemilihan umum, memberikan indikasi kuat bahwa bansos telah dijadikan sebagai alat politik untuk kepentingan tertentu.
