Network
Seperti diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan melakukan moratorium atau penundaan penerbitan izin fintech pinjaman online (Pinjol) baru.
Langkah ini dilakukan atas intruksi Presiden Joko Widodo saat rapat terbatas bersama Menteri Informasi dan Informatika, Menteri Perekonomian, Gubernur Bank Indonesia, dan Kapolri, membahas tata kelola pinjaman online yang digelar pada Jumat 15 Oktober 2021.
Kepada jajarannya, Jokowi memerintahkan agar penyalahgunaan Pinjol segera ditindak tegas. "Langkah-langkah tegas tanpa kompromi akan diambil pemerintah agar masyarakat tidak terjebak oleh pinjaman online ilegal yang berdampak serius dan terus meresahkan masyarakat," kata Ketua Komisioner OJK Wimboh Santoso kepada wartawan, Jumat.
Berdasarkan catatannya saat ini sudah ada 107 pinjaman online yang terdaftar di OJK. Seluruhnya terdaftar secara resmi dan tergabung dalam asosiasi fintech yang dibentuk OJK.
Di bagian lain, membengkaknya biaya pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung mendorong pemerintah turun tangan.
Pemerintah memutuskan untuk menggunakan dana APBN guna membiayai pembangunan proyek triliunan tersebut.
Sebuah kebijakan yang benar-benar berbeda dari yang diputuskan pada 2015 ketika saat itu pemerintah menegaskan untuk tidak menggunakan APBN guna membiayai proyek tersebut.***
