Network
ISU BOGOR - Pengamat Politik Rocky Gerung menilai Presiden Jokowi yang punya rencana jitu untuk memusnahkan pinjaman online (pinjol) dikaitkan dengan pinjaman proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
"Karena itu sebetulnya secara diam-diam juga akan berlangsung di proyek kereta cepat, karena ini juga pinjol," ungkapnya di channel Youtube Rocky Gerung Official, Sabtu 16 Oktober 2021.
Lebih lanjut, Rocky Gerung menambahkan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung ini tadinya pinjol yang gagal diantisipasi sehingga untuk dilanjutkan sekarang ini terpaksa harus di bailout oleh negara.
Baca Juga: Rocky Gerung Trending, Pengamat Politik Ini Jadi Sorotan Netizen, Kenapa?
"Jadi terlihat bahwa betul tadi ketidakmampuan dari perusahaan besar Inggris dan Prancis yang punya misi untuk bekerjasama didalam upaya untuk mempercepat transportasi," kata Rocky Gerung.
Menurut Rocky Gerung, pinjol kereta cepat ini gagal karena skala ekonominya tak dihitung.
"Tapi kalau soal Concorde yaitu sebuah negara besar yang betul-betul melakukan kordinasi G to G dan akhirnya batal," ungkap Rocky Gerung.
Baca Juga: Marak Kekerasan Dilakukan Oknum Petugas, Rocky Gerung: Polisi di Jalanan Itu Frustasi
Tak hanya itu, Rocky Gerung menyebut mungkin dalam 10 tahun itu sudah diparkir lagi itu.
"Nah ini dalam kasus kereta cepat, ini adalah penipuan. Bukan sesuatu yang lurus seperti concorde.
"Concorde salah hitung aja itu, tapi dia tetap jalan, walaupun akhirnya tidak ekonomis, yang disini sudah kacau sebetulnya, dan harus dibatalkan," ungkap Rocky Gerung.
Menurut Rocky Gerung, dari awal sebetulnya pemerintah sudah tahu proyek kereta api cepat ini tidak efisien secara ekonomis tapi dipaksakan.
"Bahkan sekarang dipaksakan melalui APBN. Jadi disitu bedanya, fallacy lebih buruk dari concorde. Concorde tidak ada persoalan hanya pada saatnya terlilit oleh biaya tinggi," ungkapnya.
Rocky Gerung mengingatkan sejak awal proyek kereta api cepat ini sudah jadi soal. Bahkan sejak proposal Rini Suwandi dan Rini Sumarno.
Baca Juga: Eks Timses Jokowi Jadi Ketua Pansel KPU 2024, Rocky Gerung Sebut Presiden Tak Paham Etika Politik
"Siapa yang akhirnya harus dibatalkan melalui berbagai macam analisa ekonomi. Bahkan konsultan internasional waktu itu disewa oleh pemerintah Boston Consulting Group Inc, itu memberi nilai minus artinya jangan diterusin," ungkapnya.
Sebetulnya, kata Rocky Gerung, seluruh pakar ekonomi sudah bersepakat proyek kereta cepat ini jangan diterusin.
"Nah sekarang pertanyaannya kalau diterusin itu rasionalitasnya dari mana. Kalau secara kalkulasi ekonomi tak mungkin berarti ada kalkulasi lain, yaitu satu, arogansi dan ambisi Presiden Jokowi itu," ungkapnya.
Seperti diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan melakukan moratorium atau penundaan penerbitan izin fintech pinjaman online (Pinjol) baru.
Langkah ini dilakukan atas intruksi Presiden Joko Widodo saat rapat terbatas bersama Menteri Informasi dan Informatika, Menteri Perekonomian, Gubernur Bank Indonesia, dan Kapolri, membahas tata kelola pinjaman online yang digelar pada Jumat 15 Oktober 2021.
Kepada jajarannya, Jokowi memerintahkan agar penyalahgunaan Pinjol segera ditindak tegas. "Langkah-langkah tegas tanpa kompromi akan diambil pemerintah agar masyarakat tidak terjebak oleh pinjaman online ilegal yang berdampak serius dan terus meresahkan masyarakat," kata Ketua Komisioner OJK Wimboh Santoso kepada wartawan, Jumat.
Berdasarkan catatannya saat ini sudah ada 107 pinjaman online yang terdaftar di OJK. Seluruhnya terdaftar secara resmi dan tergabung dalam asosiasi fintech yang dibentuk OJK.
Di bagian lain, membengkaknya biaya pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung mendorong pemerintah turun tangan.
Pemerintah memutuskan untuk menggunakan dana APBN guna membiayai pembangunan proyek triliunan tersebut.
Sebuah kebijakan yang benar-benar berbeda dari yang diputuskan pada 2015 ketika saat itu pemerintah menegaskan untuk tidak menggunakan APBN guna membiayai proyek tersebut.***
