ISU BOGOR - Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun blak-blakan menyebut pernyataan Presiden Jokowi tidak sesuai faktanya.
"Apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi tidak sesusai dengan faktanya," katanya dikutip Isu Bogor dari YouTube Refly Harun, Rabu 17 Agustus 2021.
"Dia bergembira akan perkembangan demokrasi, kita bisa menjaga demokrasi, justru fenomena menunjukkan di bawah pemerintahan Presiden Jokowi itu gejala otoritarianisme meningkat lagi," sambungnya.
Baca Juga: Soal Pidato Jokowi, Refly Harun: Tidak Ada Sedikit pun Kata Maaf yang Keluar
Menurut Refly Harun, hal itu mungkin tanpa kontrol Jokowi, tapi oligarki kekuasaan membangun benteng-bentengnya sendiri menggunakan aparat keamanan.
"Bahkan ada kecenderungan misalnya memberikan ruang kepada TNI dan Polri aktif untuk masuk wilayah wilayah sipil dan ini berbahaya terus terang saja," ujarnya.
"Jadi bukan kita tidak percaya pada TNI Polri, tapi politik sipil tidak boleh dimasuki orang yang bersenjata, karena kalau politik sipil dimasukkan orang bersenjata maka tidak akan ada demokrasi, tidak akan ada keberanian bagi poltiisi politisi sipil untuk mennentang dan menantang mereka yang bersenjata," sambungnya.
Baca Juga: Blak-blakan, Refly Harun Sebut 4 Tokoh yang Bakal Maju Jadi Presiden
Misalnya, Refly Harun mencontohkan, tidak ada kebernaian bagi pemeriksa keuangan negara untuk mengaudit kalau itu terkait dengan kekuatan bersenjata.
"Karena itu yang namanya sivillion supermacy itu harus tetap ditegakkan. Tentara dan polisi silakan berpolitik, tetapi setelah pensiun," katanya.
"Saya termasuk yang setuju harusnya ada jeda antara pensiun dan terjun ke politik. Tidak boleh mundur langsung nyalon bupati walikota atau gubernur," sambungnya.
Sebabm jika langsung disebut Refly merusak karena masih ada ikatan dengan anak buahnya yang masih aktif
"Dan itu berbahaya," pungkasnya. ***