ISU BOGOR - Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun menilai pemerintahan Presiden Jokowi seperti ingin membungkam setiap aksi unjukrasa, menyusul Pejabat Ketua PB HMI Abdul Muis yang hilang sejak Jumat Agustus 2021.
"Seharusnya aparat keamanan, pendekatannya pendekatan keamanan. Sekarang ini pemerintahan Presiden Jokowi sepertinya ya, pengamatan saya menutup ingin membungkam semua aksi unjuk rasa (demo)," katanya dalam Channel YouTube Refly Harun, Minggu 8 Agustus 2021.
Lebih lanjut, Refly Harun menyebutkan sekecil apapun sepertinya pemerintahan Presiden Jokowi dengan hilangnya pejabat Ketua PB HMI ini diduga ingin atau agar aksi unjuk rasa itu tidak ada.
Baca Juga: Ketua PB HMI Abdul Muis Sempat Hilang Telah Kembali, Refly Harun: Nomornya Tetap Tak Bisa Dihubungi
Baca Juga: Refly Harun Blak-blakan: PDIP Butuh Jokowi atau Jokowi Butuh PDIP?
"Ini soal psikologi kekuasaan saja, kemungkinan besar ya pemerintahan Presiden Jokowi mulai merasa terancam. Akan banyaknya tuntutan orang, yang meminta misalnya Presiden Jokowi mundur," ungkap Refly Harun.
Selanjutnya, kata Refly Harun, demonstrasi atau aksi unjuk rasa jika skalanya kecil, kemungkinan tidak ada masalah, tapi dikhawatirkan membesar.
"Tapi dalam konteks seperti ini (Pejabat Ketua PB HMI Abdul Muis hilang) ya tetap tidak boleh melarang orang berunjukrasa, karena itu adalah hak konstitusional," ungkap Refly Harun.
Baca Juga: Dilema Demokrasi, Refly Harun: Pemerintahan Presiden Jokowi Mulai Kehilangan Legitimasi
Hingga saat ini, Pejabat Ketua PB HMI Abdul Muis sempat dikabarkan diamankan petugas keamanan beserta 3 orang aktivis lainnya.
Kemarin, 3 orang rekannya yang diamankan telah kembali ke tempat asal mula mereka berunjuk rasa di depan Gedung PB HMI, Setiabudi, Jakarta Selatan.
"Saya juga lihat WA (WhatsApp) saya ke Muis pun tidak terkirim ya," ungkap Refly Harun.
Baca Juga: Demo HMI Depan Istana Gagal, Refly Harun: Unjuk Rasa Sering Dipersepsikan Membuat Kekacauan
Sebelumya, Pengamat Politik Rocky Gerung menegaskan tidak ada kabarnya Pejabat Ketua Umum PB HMI Abdul Muis yang sudah lebih dari 3x24 jam dianggap sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
"Saya mengerti itu sebagai pelanggaran HAM, ada aspek lain sebetulnya boleh kita duga, secara agak kasar bahwa ada yang mempermainkan isu ini (Ketua PB HMI Abdul Muis hilang karena hendak demo)," ungkapnya dalam channel YouTube Rocky Gerung Official, Minggu 8 Agustus 2021.
Lebih lanjut, Rocky Gerung mengungkapkan orang yang memanfaatkan isu ini sebagai upaya mendeteksi keadaan masyarakat.
Baca Juga: HMI Gagal Demo, Refly Harun: Kadang Petugas Tidak Paham, Unjuk Rasa Tidak Membutuhkan Izin
"Jadi ada kelompok yang melihat bahwa ada pemanasa politik, ada konflik diantara pendukung presiden. Karena itu mereka menunggu isu semacam ini membara nggak ya," ungkap Rocky Gerung.
Jadi, kasus hilangnya Ketua PB HMI Abdul Muis ini seolah diumpankan agar terjadi eskalasi. Maka dari itu penting dilihat dua keadaan ini.
"Satu, secara normatif ini adalah pelanggaran hak asasi manusia, karena prinsip habeas corpus, bahwa tubuh itu harus dinyatakan hadir, kalau tidak hadir maka kita mesti anggap dia (Abdul Muis) masih dianiaya, ditahanan segala macam," kata Rocky Gerung.***