Network
ISU BOGOR – Banyaknya keluhan dari masyarakat terkait sulitnya mendaftar BPJS Kesehatan kategori PBI-APBD mendapatkan perhatian khusus dari Komisi IV DPRD Kota Bogor.
Untuk itu, legislator kota hujan pun memanggil pihak BPJS Kesehatan dan Pemkot Bogor untuk membahas persoalan yang menjadi keresahan masyarakat selama pandemi ini.
Rapat antara Komisi IV, BPJS Kesehatan, Dinsos dan Dinkes digelar secara hybrid, Rabu 4 Agustus 2021, dan dipimpin oleh Ketua Komisi IV Said Muhamad Mohan serta jajaran anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor.
Dalam rapat tersebut, Mohan menyoroti perihal jatah PBI-APBD yang belum maksimal, dimana dari 200 ribu kuota penerima PBI-APBD belum dirasakan oleh masyarakat yang berhak, masih banyak ditemukan peserta yang masuk kategori mampu terdaftar di BPJS PBI.
Hal tersebut berdasarkan pantauan dari aplikasi Solid milik Dinsos Kota Bogor. Dimana aplikasi solid ini bertujuan menjadi penyaring dari data penerima yang layak atau tidak.
Dari data yang diberika oleh BPJS Kesehatan, saat ini sudah ada 186.476 jiwa penerima bantuan PBI-APBD.
“Kita mendapat amanah efektif dan efisien. Warga tidak mampu jangan sampai tidak bisa menerima bantuan ini karena kuota penuh. Maka dibuatlah aplikasi Solid dari Dinsos, aplikasi yang setiap hari bisa diupdate agar data terus terjaga,” kata Mohan.
