Network
ISU BOGOR - Kemekopolhukam Bidang Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik Brigjen TNI Yusran Yunus mengemukakan pelaksanaan Pilkada 2020 bisa saja ditunda dengan alasan ada kejadian luar biasa.
"Apabila terjadi force majeure (kejadian luar biasa), Pilkada bisa ditunda,” kata Yunus dalam diskusi virtual bertema Pilkada di Masa Pandemi di Jakarta, Senin 12 Oktober 2020.
Ia menjelaskan keadaan force majeure itu telah diatur dalam Perpu No 2 Tahun 2020 tentang Pilkada yang kemudian telah disahkan menjadi UU No 6 Tahun 2020.
Baca Juga: Ingat, Besok Iphone 12 Resmi Dijual Harganya Rp14 Juta
Dalam UU itu, Pasal 201 A, Ayat 3 mengatakan dalam hal pemungutan suara serentak tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana non alam berakhir. Dengan Pasal itu, sangat terbuka kemungkinan Pilkada bisa ditunda.
Namun dia tegaskan usulan penundaan sangat bergantung pada penyelenggara Pilkada yaitu KPU dan Bawaslu. Mereka yang tahu kondisi di lapangan tentang pelaksanaan Pilkada. Pemerintah hanya mendukung dan menentukan sesuai permintaan penyelenggara.
Meski demikian, dia mengemukakan pemerintah terus berjuang dan bekerja agar Pilkada tidak ditunda. Pemerintah terus berkoordinasi dan memastikan semua teknis Pilkada dapat dijalankan dengan baik meski dilakukan di tengah pandemi Covid 19.
Baca Juga: Hotman Paris Emosi Saat Ingatkan Jokowi Soal UU Omnibus Law Cipta Kerja Ada Netizen yang Asbun
Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri) Akmal Malik optimistik Pilkada Serentak akan bisa berjalan dengan baik. Hal itu berdasarkan data dari berbagai daerah yang melaksanakan Pilkada yang tadinya zona merah, kini masuk zona kuning atau hijau.
