Network
ISU BOGOR - Perdana Menteri (PM) Sri Lanka Ranil Wickremesinghe menyatakan harapannya untuk mendapatkan pinjaman sementara jangka pendek dari negara-negara sahabat terkait menghadapi kebangkrutan.
Termasuk lembaga multilateral seperti Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia sebelum menyelesaikan kesepakatan dengan Dana Moneter Internasional (IMF) pada akhir Juli.
Wickremesinghe mengungkapkan banyak tindakan, termasuk konferensi donor dengan China, India, dan Jepang, untuk menemukan jalan keluar dari krisis ekonomi terburuk dalam beberapa dekade, Rabu 22 Juni 2022.
“Bukanlah tugas yang mudah untuk menghidupkan kembali sebuah negara dengan ekonomi yang benar-benar runtuh, terutama yang sangat rendah cadangan devisanya…
"Untuk menciptakan landasan bagi jalan ke depan, kami akan mengajukan anggaran sementara pada Agustus 2022 untuk sisanya dari periode anggaran untuk 2023 akan disajikan pada November,” kata perdana menteri di parlemen.
Pemerintah Sri Lanka sebagaimana dilansir Sputnik News, Rabu 22 Juni 2022, juga telah merencanakan beberapa undang-undang baru untuk memperkuat perekonomian.
Sri Lanka telah menerima pinjaman sebesar 4 miliar dolar AS dari India, dan Sri Lanka akan bernegosiasi dengan tim India yang berkunjung untuk mencari lebih banyak dana guna mengimpor komoditas dengan kebutuhan mendesak.
Rombongan dari Departemen Keuangan AS akan tiba pada 27 Juni di negara kepulauan itu.
“Sejajar dengan ini, kami akan menyelenggarakan konferensi bantuan kredit yang akan dipimpin oleh India, Jepang dan China, negara pemberi pinjaman utama kami,” kata perdana menteri.
Ia mengakui proses telah tertunda karena konflik dan ketidaksepakatan di masa lalu.
Pemerintah Sri Lanka juga telah bernegosiasi dengan produsen minyak untuk mengimpor 100.000 MT LPG menggunakan pinjaman Bank Dunia sebesar 70 juta dolar AS.
Saat ini, Sri Lanka membutuhkan 550 juta dolar AS untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar bulanannya.
Baca Juga: Pengamat Klaim Ada Media Asing Prediksi Indonesia Bangkrut karena IKN, Said Didu: Sudah Diduga
Sri Lanka menghadapi krisis ekonomi terburuk sejak 1948, yang disebabkan oleh menipisnya cadangan devisa yang dipicu oleh penguncian (lockdown) akibat COVID-19.
Pariwisata dan remitansi dari warganya yang bekerja di luar negeri adalah dua penyumbang devisa terbesar.
Pemerintah tidak dapat mengimpor bahan bakar, makanan, dan barang-barang penting lainnya, yang telah memicu kerusuhan, menyebabkan sembilan orang tewas dan lebih dari 230 terluka pada bulan Mei.
Para pengunjuk rasa menuduh Presiden Gotabaya Rajapaksa dan anggota keluarganya, yang juga merupakan bagian dari kabinet hingga April, salah menangani ekonomi.
Anggota keluarga Gotabaya mengundurkan diri dari kabinet untuk meredakan kemarahan publik.***
