Network
ISU BOGOR - Badan Uni Eropa untuk Kerja Sama Penegakan Hukum atau Europol mengkhawatirkan maraknya senjata ilegal di Eropa jika perang Rusia-Ukraina berakhir.
Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Europol Catherine De Bolle dalam sebuah wawancara dengan Welt am Sonntag.
Ia menyatakan bahwa agensinya bersiap untuk masuknya senjata ilegal di Eropa yang awalnya dikirim ke Ukraina oleh negara-negara Barat untuk membantu pasukan Ukraina berperang melawan Rusia.
Menurut De Bolle, Europol prihatin dengan siapa yang akan mendapatkan senjata-senjata ini setelah permusuhan berakhir.
Dilansir dari Sputnik News, Minggu 29 Mei 2022, Europol mencatat bahwa 30 tahun yang lalu, sejumlah besar senjata muncul di Eropa setelah berakhirnya Perang Yugoslavia.
"Bahwa senjata ini digunakan hingga hari ini oleh berbagai kelompok kriminal. Kali ini, De Bolle ingin Eropa siap.
Menurutnya, kelompok kerja internasional sudah mulai menjajaki opsi untuk menangani potensi masalah mereka.
Namun demikian, De Bolle tidak merinci langkah-langkah yang direncanakan Europol untuk mencegah proliferasi senjata dari Ukraina di seluruh benua melalui kelompok-kelompok kriminal.
"Selain memantau perdagangan senjata, Europol juga mengawasi teroris terkenal dan ekstremis kejam, yaitu sayap kanan, yang mencoba meninggalkan Ukraina ke Eropa," kata kepala badan tersebut kepada Welt am Sonntag.
Moskow telah berulang kali memperingatkan negara-negara Barat agar tidak mengirimkan senjata ke Ukraina.
Pihaknya juga mengutuk tindakan seperti itu yang bertujuan untuk memperpanjang konflik dan menyakiti Rusia alih-alih membantu Ukraina, seperti yang diklaim oleh negara-negara ini.
Kremlin lebih lanjut memperingatkan bahwa Kiev tidak akan dapat menjamin bahwa senjata ini tidak akan jatuh ke tangan para ekstremis atau teroris, dan bahwa keamanan Eropa tidak akan dirusak.
Baca Juga: Rusia Kuasai Banyak Wilayah Ukraina, Zelensky Janji Lanjutkan Pertempuran Sengit di Severodonetsk
Terlepas dari peringatan ini, negara-negara Barat terus mengalokasikan miliaran dolar untuk pengiriman senjata, termasuk persenjataan berat, ke Ukraina dengan dalih mendukung perjuangan Kiev melawan pasukan Rusia yang mengambil bagian dalam operasi militer khusus, serta pasukan Rusia.
Donetsk dan Republik Rakyat Lugansk (DPR dan LPR), yang telah berjuang untuk mengamankan kemerdekaan sejak 2014.
Operasi tersebut diperintahkan oleh Presiden Vladimir Putin pada 24 Februari menyusul permintaan bantuan dari DPR dan LPR.***
