Network
ISU BOGOR - Penjabat Perdana Menteri (PM) baru Afghanistan Mullah Mohammad Hasan Akhund meminta para mantan pejabat yang melarikan diri saat Taliban merebut kekuasaan untuk kembali.
"Kami akan menjamin keamanan dan keselamatan mereka yang kembali," ungkap Mullah Mohammad Hasan Akhund sebagaimana dilansir Aljazeera yang dikutip IsuBogor.com, Kamis 9 September 2021.
Mullah Mohammad Hasan Akhund mengatakan pemerintah sementara akan menjamin keamanan diplomat, kedutaan besar dan lembaga bantuan kemanusiaan.
Baca Juga: Mantan Presiden Afghanistan Minta Maaf Setelah Melarikan Diri dari Kabul
"Kami ingin membangun hubungan positif dan kuat dengan negara-negara di kawasan dan sekitarnya," ungkap Mullah Mohammad Hasan Akhund.
Akhund yang diketahui sebagai rekan dekat dan penasihat politik mendiang Mullah Omar, pendiri Taliban mengatakan para pemimpin gerakan itu menghadapi tanggung jawab dan ujian besar terhadap rakyat Afghanistan.
"Kami telah menderita kerugian besar dalam uang dan nyawa untuk momen bersejarah ini dalam sejarah Afghanistan," tambah Akhund.
Baca Juga: Kepala Pemerintahan Afghanistan yang Baru Sudah Ditunjuk Oleh Kelompok Taliban Beserta Wakilnya
Menurutnya, Afghanistan telah melewati tahap pertumpahan darah, pembunuhan, dan penghinaan terhadap orang-orang telah berakhir.
Akhund juga menegaskan kembali janji amnesti Taliban bagi siapa saja yang telah bekerja bersama Amerika Serikat dan pemerintah yang didukungnya selama ini.
"Tidak ada yang bisa membuktikan bahwa dia menjadi sasaran balas dendam. Dan dalam keadaan tegang seperti itu, mudah untuk melakukan apa yang Anda inginkan," ungkapnya.
Tapi, lanjut dia, gerakan itu mendisiplinkan dan mengendalikan orang-orang bersenjatanya. Dan, pihaknya tidak merugikan siapapun karena tindakannya yang lalu.
"Oleh karena itu, saya meyakinkan bangsa-bangsa Islam, khususnya rakyat Afghanistan, bahwa kami menginginkan semua kebaikan, penyebab kesuksesan dan kesejahteraan, dan kami berusaha membangun sebuah sistem Islam," tambahnya.
Maka dari itu, ia meminta semua orang untuk berpartisipasi bersama kami dalam proyek yang diberkati ini.
Baca Juga: China Harap Pemerintah Afghanistan yang Baru Terbebas dari Organisasi Teroris
Pernyataan resmi kenegaraan setelah diangkat menjadi PM Baru Afghanistan itu muncul sehari setelah Taliban mengumumkan pemerintahan sementara, yang dibentuk secara eksklusif dari anggotanya sendiri serta mengecualikan perempuan dan faksi politik lainnya untuk memegang posisi apapun.
Dari 33 peran yang diumumkan, 14 adalah mantan pejabat Taliban selama pemerintahan 1996-2001 sebelumnya, lima adalah mantan tahanan Guantanamo, dan 12 sisanya adalah pejabat dari generasi kedua gerakan tersebut.
Susunan pemerintah Afghanistan Taliban telah mendapat kritik, dengan warga Afghanistan di Kabul mencatat minimnya perempuan dan perwakilan etnis yang buruk karena mayoritas penjabat menteri dan wakil mereka adalah Pashtun meskipun Taliban menjanjikan sebuah pemerintahan yang "inklusif".
Sementara China dan Uzbekistan telah menyatakan kesediaan untuk bekerja sama dengan Taliban, Uni Eropa dan PBB menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap komposisi pemerintah Afghanistan yang baru.
AS mengatakan pemerintahan baru akan dinilai lewat sepak terjangnya tapi mencatat bahwa pemerintah transisi yang mengabaikan kelompok lain tidak akan menjadi pertanda baik bagi stabilitas masa depan negara itu.
Seperti diketahui Taliban mengambil alih ibu kota, Kabul, pada 15 Agustus setelah serangan kilat yang membuat para pejuangnya merebut sejumlah kota lain, menghadapi sedikit atau tidak ada perlawanan saat AS dan NATO menarik pasukan mereka.
Pada hari Selasa, pemimpin tertinggi Haibatullah Akhunzada, dalam pernyataan publik pertamanya sejak perebutan Kabul, mengatakan bahwa Taliban berkomitmen pada semua hukum internasional, perjanjian dan komitmen yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
"Saya meyakinkan semua warga negara bahwa para tokoh akan bekerja keras untuk menegakkan aturan Islam dan hukum Syariah di negara ini," kata Akhunzada.***
