Network
ISU BOGOR - Manajer Program Asia Tenggara dan ASEAN dari Forum-ASIA Rachel Arinii Judhistari menegaskan sejak terjadi kudeta militer di Myanmar pada awal Februari telah banyak kerugian yang dialami masyarakat sipil. Bahkan pihaknya memprediksi bakal banyak terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) secara massif.
Menurut Rachel, berdasarkan hasil analisa masyarakat sipil terkait krisis Myanmar, setidak proses transisi demokrasi menjadi semu.
"Ini membuktkan konstitusi 2008 berpihak pada militer. Maka dari itu serahkan kekuasaan kembali pada rakyat bukan partai politik tertentu atau ASSK, sebab NLD sudah gagal mengatasi konflik antar etnis dan mengunakan paham buddhist-nationalist untuk melanggengkan kekuasaannya," ungkapnya dalam webinar yang digelar Migran CARE, Kamis 4 Februari 2021.
Baca Juga: Bantu Krisis Myanmar, Indonesia Harus Jadi Aktor Utama di ASEAN
Baca Juga: Biang Keroknya Ini, Jenderal Min Aung Hlaing Kudeta Myanmar
Lebih lanjut, Rachel menjelaskan situasi di Myanmar akan semakin memburuk, tak hanya mempengaruhi di dalam negaranya saja tapi keamanan dan politik kawasan.
"Maka dari itu bersiap bakal terjadi pelanggaran HAM yang massif, kemudian motif ekonomi juga akan semakin pekat," katanya.
Menurutnya, dengan adanya kudeta militer di Myanmar akan semakin memperburuk konflik antar etnis dan situasi Rohingya (Kachin, Shan, dll).
Bahkan, lanjut dia, dengan adanya suntikan dana pinjaman dari bank internasional sebesar 3,2 miliar USD kepada Burma untuk menangani COvid-19 disinyalir akan rawan disalahgunakan akibat kudeta.
