Network
ISU BOGOR - Masyarakat Indonesia tengah heboh dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) soal Jaminan Hari Tua (JHT) yang hanya bisa dicairkan saat usia 56 tahun atau meninggal.
Tak hanya dari masyarakat, Permenaker itu menuai banyak kritik dari sejumlah tokoh publik, salah satunya Ketua DPR RI Puan Maharani.
Puan Maharani meminta agar Kemenaker meninjau kembali peraturan ini. Sebab, JHT adalah hak pekerja, bukan dana dari pemerintah.
Baca Juga: Wajib Diketahui dan Tata Cara Cairkan JHT BPJS Ketenagakerjaan Secara Online Agar Tidak Gagal
"Perlu diingat, JHT bukanlah dana dari Pemerintah, melainkan hak pekerja pribadi karena berasal dari kumpulan potongan gaji teman-teman pekerja, termasuk buruh," kata Puan dikutip Isu Bogor dari ANTARA, Selasa, 15 Februari 2022.
Kritik Puan Maharani soal JHT ini kemudian mendapat tanggapan atau respon tak terduga dari seorang aktivis, Nicho Silalahi.
Nicho menilai jika kritik Puan terhadap Permenaker JHT ini menunjukkan jika ia telah memerankan fungsinya sebagai wakil rakyat.
Baca Juga: Kemenkes Prediksi Puncak Omicron Terjadi di Akhir Februari, Nicho Silalahi: Menkes Apa Dukun?
Untuk itu, Nicho ingin melihat Puan Maharani mengkritik segala kebijakan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap merugikan rakyat.
