Network
ISU BOGOR - Masuknya Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam koalisi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat hingga tokoh-tokoh publik, salah satunya Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun.
Ia mengatakan jika ditariknya PAN ke dalam koalisi Jokowi, maka bisa jadi ajang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 hanyalah pesta di antara 7 partai politik (parpol) yang saat ini berada di Senayan, Jakarta.
Kemudian, Refly Harun menyinggung soal permufakatan jahat oligarki yang mana pemerannya merujuk pada 7 parpol tersebut.
Baca Juga: Refly Harun soal HRS Tetap Divonis 4 Tahun Penjara Kasus RS Ummi: Aneh Bin Ajaib
"Jadi siapapun yang menang di antara 7 parpol tersebut, maka mereka akan tetap bagi-bagi kue keuasaan," ujar Refly Harun dikutip Isu Bogor dari kanal YouTube-nya, Selasa, 31 Agustus 2021.
"Makanya saya bilang ini permufakatan jahat dalam demokrasi. Kalo memang rencananya untuk meng-exclude partai-partai lain, terutama partai di luar istana, agar kekuasaan tetap di oligarki saat ini dan tinggal bagi-bagi kekuasaan," sambungnya.
Lebih lanjut, Refly Harun menduga jika ada 'kasta' dalam 7 parpol itu ketika menentukan kursi atau kekuasaan nantinya.
Jadi, ia menyimpulkan jika skenario tersebut benar adanya, maka bisa dikatakan bahwa ini adalah kejahatan demokrasi.
