ISU BOGOR - Pengamat Politik Rocky Gerung menyebut maraknya fenomena sosial ibu-ibu mengibarkan bendera putih hingga pemulung ditinggalkan istri di masa PPKM ini sebagai bentuk frustasi akibat kebijakan kebijakan pemerintah.
"Beredar video ada seorang ibu-ibu angkat bendera putih di Yogyakarta sambil marah-marah, kan itu krisis multidimensi," katanya dalam channel YouTube Rocky Gerung Official yang dikutip IsuBogor.com, Senin 2 Agustus 2021.
Lebih lanju, Rocky Gerung menyebutkan ada juga di sejumlah media massa tentang seorang pemulung yang ditinggalkan istrinya karena penghasilan menurun.
Baca Juga: Bloomberg Nilai Penanganan COVID-19 Indonesia Paling Buruk, Rocky Gerung Sebut Negara Gagal
"Saya baca juga di media massa ada pemulung yang akhirnya ditinggalkan oleh istrinya karena pendapatannya menurun hingga anaknya ditinggalkan."
"Jadi berantakan keluarga hanya karena kebijakan Istana yang buruk. yang sering saya sebut dungu memang dan nggak punya otak," ungkap Rocky Gerung.
Tak hanya itu, Rocky Gerung mengkritik pemerintah dengan kalimat pedas tak punya otak itu dalam rangka menunjukan otak kebijakan publik itu kacau.
Baca Juga: Rocky Gerung Sentil DPR: Tidak Lagi Menjalankan Fungsi Kontrol Terhadap Pemerintah
"Justru saya nggak bisa bilang manusia ini nggak punya otak, tapi kebijakan publiknya itu seperti dalam bahasa inggrisnya unbrainny, nggak bermutu, bahasa Indonesianya artinya nggak punya otak, cuman banyak orang tersinggung," tegas Rocky Gerung.
Padahal, lanjut Rocky Gerung, kritik pedas dengan ucapan tak punya otak itu sebagai bentuk keseriusannya dalam rangka mengendalikan keadaan.
"Supaya ada kritik yang betul-betul tajam pada kebijakan, kritik kepada kebijakannya bukan kritik kepada pribadi orang," paparnya.
Baca Juga: Sindir Buya Syafi'i soal Buzzer Pemerintah, Rocky Gerung: Buzzer Itu Bertentangan dengan Pancasila
Seperti diketahui baru-baru ini ramai diperbincangkan puluhan pedagang termasuk ibu-ibu di Malioboro, Yogyakarta mengibarkan bendera putih sebagai tanda menyerah terhadap pandemi COVID-19 yang diikuti aturan PPKM yang ditetapkan pemerintah.
"Sebetulnya ini bukan protes, hanya himbauan supaya mengerti perasaan PKL bahwa ekonomi lumpuh total, tidak ada pedagang, tidak ada pengunjung," ungkap Desio Hartonowati, Ketua Paguyuban Pedagang Lesehan Malioboro, Yogyakarta.***