Network
"Kita menanggapi dan lapor kepada BPD yang merupakan admin grup kemudian BPD membuat grup tidak bisa komen sementara, khawatir perdebatan," jelasnya.
Usai berkoordinasi, Razat langsung menemui pimpinan desa hingga kecamatan untuk membahas terkait poling liar tersebut.
Hasilnya, Panitia sepakat meminta timses masing-masing untuk tidak melakukan poling yang memicu mengganggu kondusifitas.
"Kemudian BPD malam itu minta pagi BPD dan panitia menyelesaikan masalah ini. Tadi pagi udah ada ketua BPD , Panaitia, Kades, Kasi Pemerintahan Kecamatan," jelasnya.
Razat pun mengatakan bahwa pengadaan poling diperbolehkan, hanya saja poling tersebut harus resmi dan dapat dipertanggung jawabkan.
"Kalau mau diterbitkan harus resmi dari website resmi salah satu calon atau Lembaga independen, Yang jadi masalah kan siapa yang bertanggung jawab atas poling itu karena dibuka hanya dilepas gitu aja tidak ada pengguna atas lembaga apa," ungkapnya.
"Yang kemarin poling beredar itu siapapun bisa bisa menjadi responden bukan hanya warga desa Bojonggede, sementar poling tsb terkait Pilkades di Desa Bojonggede, nah itu yang jadi keberatan beberapa pihak. Tidak jelas penyelenggara nya dan otomatis tidak merepresentasikan desa Bojonggede," sambungnya.
Sementara itu, efek dari poling liar tersebut, beberapa timses yang dianggap dirugikan sempat berencana untuk menghampiri timses lainnya untuk mempertanyakan prihal poling yang dibuat.
Mendengar hal itu, Razat mengambil langkah dengan memberi penjelasan sekaligus meminta semua pihak untuk terus menjaga kondusifitas dan menghargai satu sama lain.
"Tanggapan dari berbagai pihak yang berpotensi gesekan inilah sehingga panitia urgent untuk ambil sikap, info semalam salah satu calon via telepon bahwa pihak dia dengan para pendukungnya ingin mendatangi pihak yang dianggap pertama kali menyebarkan itu Untuk konfirmasi," tuturnya.***
