Network
Dalam surat mereka, para penandatangan mengecam tindakan keras pemerintah Prancis, termasuk penutupan masjid dan badan amal yang dituduh memicu kebencian, antara lain.
“Perilaku oportunistik ini merongrong prinsip-prinsip negara hukum dengan menutup perkumpulan berdasarkan motivasi politik dan tanpa prosedur hukum yang baik,” kata mereka.
Baca Juga: Presiden Prancis Emmanuel Macron 'Ngotot' Bela Media Penghina Nabi Muhammad meski Warganya Dipenggal
Baca Juga: Jokowi: Presiden Prancis Emmanuel Macron Telah Melukai Perasaan Umat Islam
Dalam beberapa hari terakhir, puluhan ribu orang di beberapa negara mayoritas Muslim telah melakukan protes anti-Prancis, dengan banyak pejabat dan demonstran mengeluarkan seruan untuk memboikot produk-produk buatan Prancis.
Bahkan hari ini, ribuan umat Islam yang tergabung dalam Perhimpunan Alumni (PA) 212, Gerakan Nasional Penyelamat Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Front Pembela Islam (FPI) mengepung kantor Kedutaan Besar Prancis untuk Indonesia di Jakara, Senin 2 November 2020.
Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron, dalam wawancara eksklusif dengan Al Jazeera yang disiarkan pada hari Sabtu, mengatakan kata-katanya menyimpang, menekankan bahwa para pemimpin politik dengan sengaja membuat orang percaya karikatur itu adalah ciptaan negara Prancis.
Baca Juga: Kumpulkan Pemuka Agama, Presiden Jokowi Juga Kecam Aksi Kekerasan di Paris dan Nice
Baca Juga: Kecam Keras Pernyataan Presiden Prancis, Jokowi Ajak Dunia Toleransi Antar Agama
“Karikatur itu bukan proyek pemerintah, tapi muncul dari surat kabar bebas dan independen yang tidak berafiliasi dengan pemerintah,” ujarnya.
