Network
"Saya sudah menandatangani surat pernyataan dari poin-poin aspirasi yang disampaikan buruh. Isinya satu, menolak dengan tegas UU Omnibus Law. Kedua, meminta kepada Bapak Presiden untuk minimal menerbitkan perppu karena proses UU ini masih ada 30 hari untuk direvisi dan ditandatangani,’’ ujar dia, Kamis 10 Oktober 2020.
Selain Ridwan Kamil dan Gubernur Kalbar, langkah serupa juga akan dilakukan Gubernur Anies Baswedan, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno.
Baca Juga: Aktivis KAMI Syahganda Nainggolan Cs Diborgol, Fadli Zon: Legacy Apa yang Mau Diwariskan?
“Semua aspirasi yang disampaikan buruh akan kami teruskan,” ungkap Anies Baswedan.***
