Network
ISU BOGOR - Dalam sepekan terakhir unjuk rasa terus menerus, setidaknya mendapat respon dari lima kepala daerah menolak omnibus Law UU Cipta Kerja.
Tak hanya buruh, mahasiswa, dan masyarakat, tapi juga setidaknya ada lima kepala daerah atau gubernur yang menolak disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Ada pun lima gubernur yang mengaku siap meneruskan aspirasi buruh dan mahasiswa kepada Presiden Joko Widodo.
Baca Juga: Polres Bogor: Realisasinya Demo Omnubus Law Buruh Kabupaten Sekitar 1.000 Massa, Ini Situasinya
Isinya satu: menolak UU Cipta Kerja. Para kepala daerah tersebut yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwal Kamil, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X, Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno dan Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji.
Terbaru, Sutarmidji mendesak Presiden Joko Widodo untuk membatalkan omnibus law lewat mekanisme peraturan pengganti perundang-undangan demi mencegah meluasnya demonstrasi.
“Undang-undang yang baik harusnya sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat,” kata Sutarmidji, Kamis 15 Oktober 2020.
Baca Juga: Sinopsis Film Seperti Hujan Yang Jatuh ke Bumi, Cerita Klise Cinta Segitiga
Sebelumnya hal serupa dilakukan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dia akhirnya menandatangani surat penolakan RUU Cipta Kerja. Dia mengaku akan mengirim surat itu kepada Presiden Joko Widodo dan DPR.
