Network
ISU BOGOR - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menuai kecaman atas sikapnya yang dianggap mendukung represi terhadap mahasiswa yang melakukan protes dan aksi duduk di kampus-kampus untuk menuntut diakhirinya pendudukan Israel atas Palestina dan genosida di Jalur Gaza.
Para kritikus menuding bahwa pemerintahan Biden memihak universitas-universitas Amerika dalam meminta bantuan polisi untuk menekan para mahasiswa. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Sekretaris Pers Gedung Putih Karin Jean-Pierre yang mengatakan bahwa kehadiran polisi di kampus adalah keputusan pihak universitas dan tidak ada komentar dari pemerintah.
"Kami terus mengatakan bahwa semua orang Amerika mempunyai hak untuk melakukan protes damai," kata Jean-Pierre, tanpa menyinggung penangkapan lebih dari seribu mahasiswa dalam dua minggu terakhir.
Baca Juga: Pejabat Senior AS dan Prancis di Timur Tengah Berupaya Redakan Perang Gaza
Sikap ini dianggap sebagai bentuk penindasan terhadap suara-suara kritis terhadap kebijakan luar negeri AS yang mendukung Israel. Para pengunjuk rasa menuntut diakhirinya pendudukan ilegal Israel atas Palestina dan genosida yang sedang berlangsung di Jalur Gaza.
Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, John Kirby, juga mengeluarkan pernyataan serupa, mengutuk "retorika anti-Semit" dan "ujaran kebencian" yang muncul dalam demonstrasi, namun tidak mengkritik tindakan keras polisi terhadap pengunjuk rasa.
Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, bahkan menunjukkan biasnya dengan mengkritik mahasiswa karena tidak memprotes gerakan perlawanan Hamas Palestina. Ia juga membela hak untuk mengomentari "anti-Semitisme" tanpa mengutuk tindakan represif terhadap para pengunjuk rasa.
Baca Juga: Masa Depan TikTok di AS Terancam, China Ogah Tanggapi
Vedant Patel, Wakil Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, juga gagal mengecam kesewenang-wenangan polisi di kampus-kampus Amerika ketika ditanya tentang standar ganda AS dalam mengutuk negara lain yang menindas pengunjuk rasa damai.
