Network
ISU BOGOR - Perdana Menteri (PM) Palestina, Mohammad Shtayyeh mendesak Israel mematuhi semua aspek keputusan Mahkamah Internasional dalam mengakhiri agresi mereka di Jalur Gaza. Dalam sesi kabinet mingguan di Ramallah, Shtayyeh menggambarkan putusan pengadilan sebagai langkah yang krusial secara hukum, politik, dan kemanusiaan.
Keputusan tersebut meminta gencatan senjata, menghentikan agresi, dan memungkinkan warga Palestina untuk kembali ke rumah mereka. Shtayyeh menyambut baik keputusan Sekretaris Jenderal PBB yang merujuknya ke Dewan Keamanan, dan mendesak agar agresi terhadap rakyat Palestina dihentikan.
Dalam konteks ini, sebagaimana dilansir kantor berita WAFA, Senin 29 Januari 2024, Shtayyeh menyatakan bahwa Israel saat ini dihadapkan pada tuduhan genosida setelah diidentifikasi sebagai negara rasis yang menerapkan "apartheid" terhadap rakyat Palestina. Ia menyerukan agar Israel menghentikan pencaplokan tanah di Jalur Gaza dengan alasan menciptakan zona penyangga.
Baca Juga: Perang di Gaza: Jumlah Jurnalis Tewas Akibat Agresi Israel Tembus 122 Orang
Shtayyeh juga menyoroti tragedi kemanusiaan di Gaza, di mana agresi telah berlangsung selama 115 hari. Dengan kondisi cuaca buruk, banyak warga mengalami penderitaan ekstrem, tidur di atas lumpur, dan menghadapi ancaman kelaparan.
Perdana Menteri Palestina mengecam serangan terhadap Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) oleh Israel. Ia menyoroti serangan politik yang terencana terhadap UNRWA dan mengekspresikan harapannya agar negara-negara yang menghentikan bantuan mereka akan mengubah keputusan tersebut.
Sementara itu, dalam konteks pendudukan di Tepi Barat, Shtayyeh mengungkapkan rencana Israel untuk mendirikan koloni baru dan memperkuat kolonialisme. Ia mengecam tindakan pencurian ternak dan domba oleh pasukan Israel, membayar pemiliknya ribuan dolar untuk melepaskan hewan-hewan tersebut.
Baca Juga: Brigade Al-Qassam Sukses Hancurkan 2 Tank Merkava Israel di Gaza
Shtayyeh menegaskan pentingnya pemilihan umum yang segera diadakan setelah kondisi memungkinkan, termasuk di Yerusalem, dengan partisipasi semua segmen politik dan masyarakat sipil. Dalam hal ini, ia menyoroti penolakan Siprus terhadap upaya Israel untuk mengusir warga Palestina dari Jalur Gaza, mengapresiasi dukungan dan bantuan Siprus dalam memperkuat ketahanan masyarakat Palestina.
