Meski Banyak Tekanan, Netanyahu Tetap Ngotot Tolak Kemerdekaan Negara Palestina

ISU BOGOR - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, kembali mengukuhkan sikap tegasnya menolak pembentukan negara Palestina. Dalam pernyataan terbarunya pada Sabtu malam, Netanyahu menegaskan bahwa Israel perlu memiliki kendali keamanan penuh atas wilayah Palestina, sebuah posisi yang bertentangan dengan pandangan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden.

"Saya tak akan berkompromi terkait kontrol keamanan penuh Israel di seluruh wilayah di sebelah barat Sungai Yordan – ini bertentangan dengan ide negara Palestina," tulis Netanyahu melalui akun X-nya, memperkuat penolakannya terhadap negara Palestina sehari setelah berbicara dengan Presiden AS yang memberikan dukungan tanpa syarat kepada Israel dalam konflik di Jalur Gaza melalui panggilan telepon.

Pada Jumat, Biden menyatakan telah berbicara dengan Netanyahu mengenai kemungkinan solusi pembentukan negara Palestina independen, dengan menyarankan salah satu pendekatan bisa melibatkan pemerintahan non-militer.

 

Telepon antara Biden dan Netanyahu merupakan yang pertama dalam hampir sebulan, sebagaimana diumumkan oleh Gedung Putih. Menanggapi pertanyaan apakah solusi dua negara "mungkin" selama kepemimpinan Netanyahu, Biden menegaskan, "Tidak, itu bukan hal yang tidak mungkin."

Namun, kantor Perdana Menteri Israel mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa Netanyahu menjelaskan kepada Biden bahwa "setelah Hamas dihancurkan, Israel harus tetap mengendalikan keamanan di Gaza untuk memastikan bahwa wilayah tersebut tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel, suatu persyaratan yang bertentangan dengan tuntutan kedaulatan Palestina."

Netanyahu kini berada di bawah tekanan untuk memenuhi harapan anggota koalisi pemerintah sayap kanan dengan meningkatkan intensitas perang di Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 165 orang dalam 24 jam terakhir. Sudah lebih dari 25.000 warga Palestina, mayoritas di antaranya perempuan dan anak-anak, tewas akibat serangan yang terus menerus sejak 7 Oktober.

 

Pernyataan penolakan Netanyahu terhadap negara Palestina mendapat tanggapan negatif dari Inggris. Menteri Pertahanan Grant Shapps menyebutnya "mengkhawatirkan" ketika berbicara di saluran Sky News pada hari Minggu.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres, menyampaikan bahwa "penolakan terhadap hak negara bagi rakyat Palestina" adalah "tidak dapat diterima."

"Hak rakyat Palestina untuk membangun negara mereka sendiri harus diakui oleh semua," tegasnya melalui akun X-nya. Pihak Departemen Luar Negeri AS, melalui juru bicaranya, Matthew Miller, pada Kamis lalu mengungkapkan bahwa tantangan keamanan jangka panjang Israel dan upaya pemulihan Gaza dalam jangka pendek tidak dapat diatasi tanpa adanya pembentukan negara Palestina.

 

Miller menekankan bahwa Israel saat ini memiliki peluang untuk menerima jaminan keamanan dari negara-negara di kawasan tersebut. Situasi ini terus menjadi sorotan internasional, dengan berbagai pihak mengharapkan tercapainya solusi yang menghormati hak kedua belah pihak.***