Sementara China dan Uzbekistan telah menyatakan kesediaan untuk bekerja sama dengan Taliban, Uni Eropa dan PBB menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap komposisi pemerintah Afghanistan yang baru.
AS mengatakan pemerintahan baru akan dinilai lewat sepak terjangnya tapi mencatat bahwa pemerintah transisi yang mengabaikan kelompok lain tidak akan menjadi pertanda baik bagi stabilitas masa depan negara itu.
Seperti diketahui Taliban mengambil alih ibu kota, Kabul, pada 15 Agustus setelah serangan kilat yang membuat para pejuangnya merebut sejumlah kota lain, menghadapi sedikit atau tidak ada perlawanan saat AS dan NATO menarik pasukan mereka.
Pada hari Selasa, pemimpin tertinggi Haibatullah Akhunzada, dalam pernyataan publik pertamanya sejak perebutan Kabul, mengatakan bahwa Taliban berkomitmen pada semua hukum internasional, perjanjian dan komitmen yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
"Saya meyakinkan semua warga negara bahwa para tokoh akan bekerja keras untuk menegakkan aturan Islam dan hukum Syariah di negara ini," kata Akhunzada.***