Network
Akhund juga menegaskan kembali janji amnesti Taliban bagi siapa saja yang telah bekerja bersama Amerika Serikat dan pemerintah yang didukungnya selama ini.
"Tidak ada yang bisa membuktikan bahwa dia menjadi sasaran balas dendam. Dan dalam keadaan tegang seperti itu, mudah untuk melakukan apa yang Anda inginkan," ungkapnya.
Tapi, lanjut dia, gerakan itu mendisiplinkan dan mengendalikan orang-orang bersenjatanya. Dan, pihaknya tidak merugikan siapapun karena tindakannya yang lalu.
"Oleh karena itu, saya meyakinkan bangsa-bangsa Islam, khususnya rakyat Afghanistan, bahwa kami menginginkan semua kebaikan, penyebab kesuksesan dan kesejahteraan, dan kami berusaha membangun sebuah sistem Islam," tambahnya.
Maka dari itu, ia meminta semua orang untuk berpartisipasi bersama kami dalam proyek yang diberkati ini.
Baca Juga: China Harap Pemerintah Afghanistan yang Baru Terbebas dari Organisasi Teroris
Pernyataan resmi kenegaraan setelah diangkat menjadi PM Baru Afghanistan itu muncul sehari setelah Taliban mengumumkan pemerintahan sementara, yang dibentuk secara eksklusif dari anggotanya sendiri serta mengecualikan perempuan dan faksi politik lainnya untuk memegang posisi apapun.
Dari 33 peran yang diumumkan, 14 adalah mantan pejabat Taliban selama pemerintahan 1996-2001 sebelumnya, lima adalah mantan tahanan Guantanamo, dan 12 sisanya adalah pejabat dari generasi kedua gerakan tersebut.
Susunan pemerintah Afghanistan Taliban telah mendapat kritik, dengan warga Afghanistan di Kabul mencatat minimnya perempuan dan perwakilan etnis yang buruk karena mayoritas penjabat menteri dan wakil mereka adalah Pashtun meskipun Taliban menjanjikan sebuah pemerintahan yang "inklusif".
