Sementara para jenderal telah menawarkan pengampunan kepada para pengunjuk rasa, hanya sedikit yang percaya ini asli.
Pada peringatan enam bulan kudeta militer yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing, pejabat Human Rights Watch Asia Manny Maung menyatakan militer Myanmar telah melakukan sejumlah pelanggaran terhadap penduduknya yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.
“PBB & pemerintah harus mengoordinasikan tanggapan yang meminta pertanggungjawaban kejahatan ini,” katanya.
Junta militer secara konsisten mengklaim bahwa jumlah korban sipil yang dilaporkan dilebih-lebihkan. Awal bulan ini, mereka mengumumkan dalam pidato yang disiarkan televisi bahwa mereka akan memerintah negara itu setidaknya sampai 2023.
Junta juga mengumumkan pembentukan pemerintahan sementara baru dengan Jenderal Min Aung Hlaing sebagai perdana menteri.
Junta mengambil alih Myanmar pada 1 Februari setelah menggulingkan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi yang dipilih secara demokratis yang dipimpin oleh Pemenang Hadiah Nobel Aung San Suu Kyi. Kudeta itu dibenarkan oleh klaim penipuan dalam pemilihan November 2020.***