ISU BOGOR - Beberapa pejabat perusahaan telekomunikasi di Myanmar membocorkan perintah militer setempat yang meminta untuk mengaktifkan teknologi Spyware agar bisa meyadap percakapan warganya.
Terutama, bagi percakapan warga yang tergolong aktivis antikudeta dan pendukung demokrasi setelah ada kudeta terhadap pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi pada Senin, 1 Februari 2021.
Aung San Suu Kyi yang menang lewat pemilihan umum (pemilu) ada November 2020 dituduh melakukan kecurangan dan kini dalam penahanan atas perintah militer Myanmar.
Baca Juga: Gawat, Kota Miami Amerika Serikat Dikepung Bencana Badai Tropis Elsa Perayaan Kemerdekaan Dibatalkan
Tekanan junta militer Myanmar terhadap perusahaan telekomunikasi untuk mengaktifkan teknologi spyware membuat Senior eksekutif asing perusahaan itu tidak oleh berpergian luar negeri tanpa izin.
Perintah rahasia dari Departemen Pos dan Telekomunikasi (PTD) Myanmar pada pertengahan Juni mengatakan para eksekutif senior, baik orang asing maupun warga negara Myanmar, harus meminta izin khusus untuk meninggalkan negara itu.
Seminggu kemudian, perusahaan telekomunikasi dikirimi surat kedua yang memberi tahu mereka bahwa mereka memiliki waktu hingga Senin 5 Juli untuk sepenuhnya menerapkan teknologi spyware.