Network
Baca Juga: Korea Utara Mulai Kekurangan Pangan Akibat Penutupan Perbatasan Tiongkok yang Berkepanjangan
Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, dan Duta Besar Myanmar untuk PBB Kyaw Moe Tun, yang mewakili pemerintah sipil terpilih di negara itu, memilih ya, sementara Brunei, Kamboja, Laos, dan Thailand abstain.
Kyaw Moe Tun mengatakan dia kecewa karena Majelis Umum membutuhkan waktu lama untuk mengadopsi resolusi yang “dipermudah”, menambahkan: “Sangat penting bahwa tidak ada negara yang mendukung militer.”
Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pun pada Jumat, 18 Juni 2021 menyerukan penghentian aliran senjata ke Myanmar dan mendesak militer untuk menghormati hasil pemilihan November dan membebaskan tahanan politik, termasuk pemimpin Aung San Suu Kyi.
Majelis Umum mengadopsi resolusi dengan dukungan 119 negara beberapa bulan setelah militer menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi dalam kudeta 1 Februari 2021.
Belarus meminta agar teks tersebut divoting dan merupakan satu-satunya negara yang menentangnya, sementara 36 abstain, termasuk China dan Rusia.
Baca Juga: Kim Jong Un Siap untuk Konfrontasi dengan AS Soal Kebijakan Rudal dan Nuklir
“Risiko perang saudara skala besar adalah nyata,” kata utusan khusus PBB untuk Myanmar Christine Schraner Burgener kepada Majelis Umum setelah pemungutan suara. “Waktu adalah esensi. Peluang untuk membalikkan pengambilalihan militer semakin menyempit.”
