Network
ISU BOGOR - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun meragukan soal spekulasi nama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok masuk dalam radar reshuffle kabinet.
"Soal reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden. pertama, Tentu presiden pun harus menjaga etika politik, paling tidak mempertimbangkan wakil presiden," katanya dalam kanal YouTube Refly Harun, Jumat 16 April 2021.
Mengenai Ahok, kata Refly, selama UU Kementerian Negara tidak diubah maka selamanya itu pula Ahok tidak bisa jadi menteri.
Baca Juga: Bima Arya Dicecar Soal RS Ummi Bogor, Refly Harun: Habib Rizieq Luar Biasa
"Ini one thing for sure, sehingga spekulasi tentang Ahok lagi tidak perlu disebutkan terus menerus, karena Ahok sudah pernah dipenjara," kata Refly.
Hal tersebut dipertegas, pasal 22 ayat 2 poin F UU Kementerian Negara Nomor 39 Tahun 2008 itu mengatur syarat menteri tidak pernah dipenjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sah.
"Nah yang measurable tidak terpenuhi adalah point F tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih," katanya.
Baca Juga: ILC Pamit, Refly Harun: Merasa Sedih Kok Pemerintahan Jokowi Makin Represif
Menurutnya, Ahok sudah pernah di penjara, walaupun hanya dua tahun, tapi ancaman hukumannya adalah 5 tahun.
"Sehingga berdasarkan ketentuan UU kementerian negara ini pasal 22 ayat 2 huruf F, sampai kapanpun Ahok tidak bisa menjadi menteri," katanya.
Bahkan, Refly menyebutkan pernah ada calon menteri yang juga bermasalah dihukum dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih karena tindak pidana.
"Saat itu sempat digadang-gadang mau menjadi menteri juga, tapi persyaratan ini tetap mengganjal," katanya.
Baca Juga: Jokowi Dukung KPK Tangkap Edhy Prabowo, Refly Harun: Terkesan Tidak Mau Aktif Ambil Bagian
Adapun kabar soal Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno bakal digeser dan digantikan oleh Yusril Ihza Mahendra, Refly meragukan.
"Saya kok tidak yakin bakal diganti oleh Yusril Ihza Mahendra, kita bicara mengenai soal kedekatan, bukan soal profesionalisme saja. Rasanya Pratikno bisa jauh lebih dekat dibandingkan dengan Yusril Ihza Mahendra," katanya.
Terlebih jika dilihat dari pendekatan kultural, menurut Refly, Yusril Ihza Mahendra berasal dari Sumatera, sementara Pratikno dari Jawa.
"Ya mohon maaf ya pendekatannya jadinya kultural. Saya orang sumatera prof Yusril orang sumatera dari bangka belitung beliau. Sementara Pratikno berasal dari daerah Jawa sama seperti Jokowi, mungkin jauh lebih mudah bagi Jokowi berkomunikasi dengan Pratikno ketimbang Yusril," tegasnya.
Baca Juga: Habib Rizieq Dikunjungi Anies Baswedan, Refly Harun Sebut Jokowi Juga Bakal Ikut Mengunjungi?
Tak hanya itu, Refly mengingatkan Pratikno itu berasal dari Universitas Gajah Mada, tempat Jokowi juga pernah mengenyam pendidikan.
"Dan bahkan Pratikno pula yang pernah menjadi rektor UGM. Dan diam-diam jadi pendukung Jokowi dalam dua perhelatan Pilpres, itu juga yang dikritik tidak boleh membawa perahu universitas untuk dukung mendukung," tegasnya.
Kemudian, terkait isu Profesor Jimly Asshidiqie juga bakal masuk kabinet Presiden Jokowi juga diragukannya.
"Mengenai profesor Jimly Asshidiqie, persoalan terbesarnya adalah terlalu pandai, masalahnya adalah tinggal kemauan presiden saja. Apakah mau merekrut orang pandai, yang barangkali kritis tidak loyal 100% kepada presiden dalam pengertian bahwa tetap menjalankan profesionalismenya sebagaimana halnya Rizal Ramli," jelasnya.***
