Menteri Luar Negeri Iran Desak Washington Segera Kembali ke Perjanjian Nuklir Sebelum 21 Februari Ini

- 7 Februari 2021, 18:23 WIB
Setahun pasca pembunuhan Jenderal Qassem Soleimani di Baghdad Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif melayangkan ancaman pada Donald Trump.*
Setahun pasca pembunuhan Jenderal Qassem Soleimani di Baghdad Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif melayangkan ancaman pada Donald Trump.* //Twitter @JZarif

ISU BOGOR - Parlemen Iran mengesahkan undang-undang yang memerintahkan pemerintah untuk memperkuat aktivitas pengembangan nuklir, hal ini membuat Menteri Luar Negeri Iran mendesak Washington untuk segera kembali ke perjanjian nuklir sebelum 21 Februari.

Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif menyebutkan pemilihan umum akan segera berlangsung di Iran.

Jika presiden yang berasal dari kelompok garis keras terpilih, maka itu akan mengancam perjanjian nuklir Iran dan negara-negara Barat yang disepakati pada 2015.

Baca Juga: Warga Desa Setrokalangan di Kudus Dapat Pengobatan Gratis Pasca Banjir

Baca Juga: Remix MIC Drop BTS Jadi MV Ke-4 Mereka yang Capai 850 Juta Penonton di YouTube

Baca Juga: Second Lead Syndrome! 10 Pemeran Utama Pria Kedua Sepanjang 2020 yang Dijuluki Sad Boy

"Waktu AS hampir habis, karena adanya rancangan undang-undang oleh parlemen dan masa jelang pemilihan umum yang akan berlangsung saat Tahun Baru di Iran," ujar Zarif pada Sabtu, 6 Februari 2021.

Awal tahun baru di Iran mulai pada 21 Maret.

Parlemen Iran didominasi oleh politisi dari kelompok garis keras pada Desember 2020 mengesahkan undang-undang yang memberikan tenggat waktu bagi Washington untuk mencabut sanksi terhadap Teheran.

Pemerintah AS, di bawah kepemimpinan Presiden Joe Biden, masih mencari cara untuk kembali bergabung pada perjanjian nuklir setelah pendahulunya Donald Trump keluar dari pakta pada 2018.

Tidak hanya itu, Trump juga kembali menjatuhkan sanksi bagi Iran.

Iran membalas aksi AS dengan melanggar isi perjanjian nuklir secara bertahap.

Teheran bulan lalu kembali melanjutkan pengayaan Uranium sampai 20 persen sebagaimana pernah dilakukan Iran sebelum negara itu menyepakati isi perjanjian nuklir dengan negara-negara Barat.

Biden mengatakan jika Teheran mematuhi isi perjanjian, maka Washington akan mencabut sanksi dan bersedia membahas kerja sama lebih lanjut.

Namun, Teheran menegaskan Washington harus mencabut sanksi terlebih dahulu dan tidak membahas masalah keamanan yang baru.

Baca Juga: Puncak Bogor Hujan Gerimis, Tinggi Muka Air Sungai Ciliwung di Bendung Katulampa Naik Siaga 3 Lagi

Baca Juga: Semarang Diterjang Banjir dan Longsor, Satu Orang Hilang

Baca Juga: BMKG Ungkap Penyebab Banjir di Kota Semarang yang Bertepatan dengan Gerakan Jateng Dirumah Saja

Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken membahas masalah Iran bersama menteri luar negeri Inggris, Prancis, dan Jerman.

Mereka melakukan pertemuan virtual pada Jumat, 5 Februari 2021.

Keempat menteri sepakat untuk memulihkan kembali perjanjian nuklir dengan Iran.

"Semakin lama AS menunda, makin banyak yang akan hilang. Tampaknya pemerintah Bidan tidak ingin mencabut warisan kebijakan Trump yang gagal," ujar Zarif.

"Kami tidak ingin kembali bernegosiasi. Amerika yang harus mendapatkan tiket untuk kembali masuk," lanjutnya.

Zarif mengatakan dua pihak memenuhi  tuntutan yang diberikan secara bersamaan untuk memulihkan kembali pakta nuklir 2015.***

Editor: Aulia Salsabil Syahla

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x