Network
ISU BOGOR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Menteri Sekretaris Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno enggan menjawab surat dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait isu pendongkelan Ketum Partai Demokrat. Meski demikian Pratikno membenarkan pihaknya telah menerima surat tersebut.
"Kami sudah menerima surat itu, dan kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut karena itu perihal dinamika internal partai," kata Pratikno dalam konferensi pers yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis 4 Februari 2021.
Menurutnya, surat itu adalah persoalan rumah tangga internal Partai Demokrat, yang semuanya sudah diatur di dalam AD/ART. Sehingga pihaknya tidak perlu menanggapi.
Baca Juga: AHY Vs Moeldoko, Rocky Gerung: Masa Jenderal Kudeta Mayor
Penyampaian surat tersebut sebelumnya disampaikan AHY. Surat ini diantarkan ke Istana oleh Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya.
"Kami sudah menerima surat dari Pak AHY yang ditujukan kepada Bapak Presiden, diantar langsung oleh Pak Sekjen Partai Demokrat," katanya.
Surat AHY dikirimkan ke Presiden Jokowi untuk mendapatkan klarifikasi soal isu kudeta ketum. Nama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko masuk dalam pusaran isu ini, dan ia sudah membantahnya.
Baca Juga: Moeldoko Bereaksi Soal Kudeta Partai Demokrat yang Colek Istana
Baca Juga: AHY dan Moeldoko Saling Serang soal Kudeta Demokrat, Ferdinand: Seru Ini
Moeldoko juga tidak tahu perihal surat AHY. Menurut Moeldoko pertemuannya dengan kader dan mantan kader Demokrat itu hanya ngopi-ngopi saja.
"Orang ngopi-ngopi kok lapor Presiden, yang nggak-nggak aja. Itu sajalah kira-kira. Clear kan, ya," ungkap Moeldoko dalam konfrensi pers, Rabu 3 Februari 202.
Sekedar diketahui, sebelumnya AHY menggelar jumpa pers terkait gerakan pengambilalihan secara paksa posisi kepemimpinan partai demokrat.
Baca Juga: Amir Syamsuddin Pastikan Demokrat Bukan Dalang Demo Penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja
Baca Juga: Jokowi di Vaksin Apa? Ini Penjelasan Prof Abdul Muthalib yang Suntik Presiden
Menurutnya, gerakan ini didukung oleh sejumlah menteri dan pejabat penting di lingkaran Jokowi. Dia ingin mencari konfirmasi soal hal itu.
"Tentunya kami tidak mudah percaya dan tepat mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam permasalahan ini," kata AHY.
"Saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," pungkasnya.***
