Network
ISU BOGOR - Belakangan ini politik tanah air dibuat heboh dengan pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mengungkap adanya dugaan kudeta kepemimpinan Partai Demokrat. Bahkan AHY sampai berkirim surat ke Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) karena adanya pejabat tinggi negara yang terlibat.
"Tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," kata AHY di Jakarta, Senin 1 Februari 2021.
Pengiriman surat konfirmasi itu kata dia berawal dari kesaksian dan testimoni banyak pihak yang didapatkannya, tentang gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan.
Baca Juga: AHY dan Moeldoko Saling Serang soal Kudeta Demokrat, Ferdinand: Seru Ini
Baca Juga: Jangan Percaya Calo, Ini Syarat dan Ketentuan Agar Lolos Penerimaan PKWT di Kota Bogor
"Yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," ucapnya.
Lebih lanjut, gerakan itu menurut dia juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas 'praduga tak bersalah' (presumption of innocence) dalam permasalahan ini," ujarnya.
AHY menjelaskan tentang gerakan politik yang bertujuan mengambil alih kekuasaan pimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional itu diketahui dari laporan dan aduan dari pimpinan dan kader Partai Demokrat baik pusat, daerah maupun cabang.
Baca Juga: AHY Muncul Dengan Berita Duka, Kabarkan Sosok yang Meninggal Karena Covid-19
Gabungan dari pelaku gerakan itu kata dia terdiri dari 5 orang, 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi.
"Dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu. Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo," ungkapnya.
Menanggapi tudingan AHY itu, Kepala Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyatakan prihatin dengan situasi yang terjadi di Partai Demokrat, bahkan sampai menyebut adanya terlibatan pejabat di lingkungan Istana.
"Saya sih sebetulnya prihatin gitu ya melihat situasi itu, karena saya juga bagian yang mencintai Demokrat," ungkap Moeldoko dalam keteranga pers yang digelar secara virtual, Senin 1 Februari 2021.
Baca Juga: Reshuffle? Nama AHY dan Sandi Gantikan Menteri Millenial Era Sekarang
Bahkan, Moeldoko mengingatkan kepada Partai Demokrat untuk tidak dengan mudahnya menuding Istana, apalagi melibatkan Presiden Joko Widodo dalam isu ini.
"Dalam hal ini saya mengingatkan sekali lagi, jangan dikit-dikit istana dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini, karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, nggak tahu apa-apa dalam hal ini," kata dia.
Moeldoko pun menyarankan agar AHY tidak mudah terbawa perasaan atau baperan jika menjadi seorang pemimpin. Tak hanya itu, Moeldoko juga meminta AHY tidak galau atau terombang-ambing.
