ISU BOGOR - Analis Kebijakan Luar Negeri Afghanistan dan Iran, Maisam Wahidi, mengatakan bahwa pertumpahan darah akibat perebutan kekuasaan yang dilakukan Taliban bisa dihentikan jika PBB ikut campur tangan. Tak hanya itu, kata dia, Presiden Afghanistan Ashraf Ghani mundur dari jabatannya juga bisa menjadi solusi.
Sebab, dalam sebuah pernyataan bersama yang dikeluarkan minggu ini oleh sekelompok utusan internasional setelah putaran terakhir pembicaraan Afghanistan di Doha dengan jelas menyatakan bahwa masyarakat internasional tidak akan mengakui pemerintah di Afghanistan yang dipaksakan melalui penggunaan kekuatan militer.
"Rusia, China, AS, dan Pakistan, yang disebut sebagai "Troika Plus", telah meminta perwakilan pemerintah Afghanistan dan Taliban untuk mengambil langkah-langkah untuk mencapai penyelesaian politik secepat mungkin," ungkap Maisam Wahidi.
Baca Juga: Kandahar Dikuasai Taliban, Kanada Segerakan Program Imigrasi untuk 20.000 Rakyat Afghanistan
Menurut Maisam Wahidi, situasi saat ini penuh dengan risiko pengambilalihan sepihak oleh Taliban atas negara itu mengingat penarikan pasukan militer AS dan NATO terlalu cepat. Sehingga Taliban bisa dengan cepat memperluas daerah perebutan kekuasaannya.
"Komunitas internasional harus turun tangan dan menarik garis merah. Saya pikir akan lebih baik bagi PBB untuk bermain lebih serius dan memimpin dalam negosiasi dengan Taliban dan meminta untuk menjamin bahwa jika Ashraf Ghani mundur dari kekuasaan, Taliban akan berhenti menyerang kota-kota, mengumumkan gencatan senjata dan bergabung dengan kelompok inklusif. penyelesaian politik," saran Maisam Wahidi.
Sementara itu, Mantan Diplomat Afghanistan Omar Samad mengatakan bahwa pemerintah Ashraf Ghani telah dikepung.
Baca Juga: Taliban Rebut Kandahar, Inggris Kirim Pasukan untuk Evakuasi Warganya di Kabul
Menurutnya ada tiga kota besar yang masih di bawah kendali pemerintah - Mazar-i-Sharif, Jalalabad, dan Kabul, sementara sisanya sebagian besar jatuh ke tangan Taliban.
"Termasuk sebagian besar perbatasan internasional Afghanistan dan kebiasaan yang merupakan bagian dari perbatasan ini," menurut kepada mantan diplomat itu.
Sementara itu, Taliban bersikeras bahwa Ashraf Ghani harus mundur dan memfasilitasi penyerahan kekuasaan kepada pemerintah transisi sementara.
"Sebagai imbalannya, kelompok militan bersumpah untuk menyetujui gencatan senjata yang panjang, mungkin 90 hari atau lebih," katanya.
Menurut Omar Samad, Ashraf Ghani saat ini memiliki dua pilihan mundur atau melawan.
"Jika mengundurkan diri maka membiarkan transisi berlangsung atau melawan. Berperang berarti bencana kemanusiaan," kata mantan duta besar Kanada dan Prancis itu.
Menurutnya, pilihan lain saat ini adalah kesepakatan politik untuk mencegah keruntuhan. Komunitas internasional sudah mengetahui bahwa misi Amerika Serikan akan berakhir dalam waktu dekat.
Baca Juga: Usai Rebut Kandahar, Cengkeraman Taliban di Afghanistan Semakin Kuat
Seharusnya, lanjut dia, tetap ada kepedulian dari dunia internasional agar di negara tersebut tidak terjadi keruntuhan.
"Mereka lebih suka transisi damai. Harapan saya adalah para pemimpin politik Afghanistan akan menemukan solusi yang akan mencegah kekacauan dan pertumpahan darah," katanya.
Seperti diketahui, pada 12-13 Agustus 2021, Taliban telah merebut empat ibu kota provinsi, diantaranya Herat di barat dan Kandahar di selatan.
Kemajuan kelompok militan Taliban memperluas wilayah perebutan kekuasaannya itu terjadi di tengah penarikan pasukan AS dari negara Asia Tengah.
Sampai saat ini, Taliban telah mengambil hampir setengah dari 34 ibu kota provinsi Afghanistan dan sekarang menguasai lebih dari dua pertiga negara itu, sementara pasukan pemerintah yang didukung AS telah mundur.
Pada 12 Agustus, pejabat intelijen AS memperingatkan Gedung Putih bahwa pemberontak Afghanistan dapat merebut Kabul dalam waktu 90 hari.
Pada hari yang sama, Kedutaan Besar AS di Afghanistan mengeluarkan peringatan keamanan yang menyerukan warga Amerika untuk segera meninggalkan Afghanistan menggunakan opsi penerbangan komersial yang tersedia.
Secara terpisah, Pentagon mengumumkan bahwa mereka akan mengirim 3.000 tentara, termasuk dua batalyon Korps Marinir, ke negara Asia Tengah itu untuk membantu mengevakuasi Kedutaan Besar AS di Kabul.***