Network
ISU BOGOR - Somasi yang dilayangkan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) RI Luhut Binsar Pandjaitan kepada Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulida menuai pro kontra netizen hingga tokoh-tokoh publik.
Salah satunya ialah Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun, ia mengatakan bahwa akan lebih baik jika ketegangan antara Luhut, Haris Azhar, dan Fatia Maulida diselesaikan dengan cara damai, seperti melalui komunikasi antar pihak.
Lantaran, Refly Harun menilai jalan yang ditempuh Luhut, yaitu mengeluarkan ultimatum untuk Haris Azhar dan Koordinator KontraS hingga 30 Agustus 2021 dengan melibatkan pengacara atau lawyer sangatlah tidak menguntungkan.
"Pendapat saya tetep sama, harusnya pejabat publik tidak perlu memberikan ultimatum, apalagi dengan menyewa lawyer mahal," kata Refly Harun dikutip Isu Bogor dari kanal YouTube-nya, Minggu, 29 Agustus 2021.
"Jadi ada aspek-aspek seperti itu yang barangkali ya katakanlah dianggap tidak menguntungkan. Jadi lebih baik ya barangkali berdamai, memberikan penjelasan instead of mengultimatum," sambung dia.
Refly Harun juga mengatakan jika ia jadi presiden, maka ia tidak akan membiarkan para menterinya melayangkan gugatan, ultimatum atau somasi kepada rakyat biasa.
Baca Juga: 'Presiden Mundur Rakyat Bersyukur' Trending, Refly Harun: Itu Sama Katakan Jokowi 3 Periode
"Kalo saya presiden, ya saya larang itu menteri-menteri saya melakukan atau melayangkan gugatan atau somasi atau ultimatum kepada rakyat biasa atas pekerjaan mereka melalukan kontrol atas jalnnya kekuasaan," ujarnya.
