Network
"Kalau belum tahu harusnya bertanya, kalau bertanya, BPIP salah bertanyanya meminta santri untuk menulis artikel. Harusnya datang ke mana, ya tanyakan kepada ulama," ungkap UAH.
Selanjutnya, kata UAH, BPIP harus bertanya dulu ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) bukan mempertanyakannya kepada santri lewat lomba menulis.
"Jika bertanya kepada MUI, maka MUI akan memberikan fatwa, jadi fatwa ini disosialisasikan," ungkap UAH.
Kemudian, kata UAH, jika tujuan dari kegiatan lomba menulis BPIP ini hanya ingin mengklasifikasikan dari ragam pemahaman keislaman masyarakat.
"Tentunya mungkin ada ragam pandangan tertentu berdasar latar belakang dan lingkungan yang mempengaruhi, bisa faktor pengetahuan, pergaulan dan sebagainya, ya tentunya tidak harus digeneralisasi dengan membuat tema yang umum," kata UAH.
Tapi kalau misalkan BPIP sudah mengetahui adanya sudut pandang tertentu dari sebagian kecil komunitas muslim yang memandang hormat terhadap bendera tidak diperlukan.
"Tinggal diidentifikasi saja, diedukasi atau diadakan dialog. Itu lebih pas, lebih sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan," jelas UAH.
Sehingga, kata UAH, lomba menulis ini dasar pemikirannya sangat lemah, kenapa harus memunculkan tema seperti itu.
"Dan paling menarik ini santri. Sedangkan kontruksi hukum Islam itu dalam bahasa arab yang dipopulerkan istimbathul ahkam, kontruksi untuk menghasil sebuah hukum itu bukan domainnya santri, sebab santri itu masih di ranah pembelajaran," tegas UAH.
Seperti diketahui pada 11 Agustus 2021 BPIP melalui akun media sosialnya mengumumkan acara lomba menulis dengan dua tema besar yaitu Hormat Bendera Menurut Hukum Islam dan Menyanyikan Lagu Kebangsaan Menurut Hukum Islam.
