Tanggapi Pernyataan Jokowi soal Kritik Harus Sopan, Ketua Umum HMI MPO Affandi Ismail: Mundur Lebih Bijaksana

- 6 Juli 2021, 04:10 WIB
Ketua Umum HMI MPO Affandi Ismail menyarankan Presiden Jokowi untuk mundur ketimbang menanggapi kritiknya kemudian meminta mahasiswa agar sopan dalam mengkritik.
Ketua Umum HMI MPO Affandi Ismail menyarankan Presiden Jokowi untuk mundur ketimbang menanggapi kritiknya kemudian meminta mahasiswa agar sopan dalam mengkritik. /Tangkapan layar YouTube Refly Harun

ISU BOGOR - Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Affandi Ismail menanggapi sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyarankan mahasiswa harus beretika dalam menyampaikan kritik terhadapnya.

Menurut Affandi Ismail saat Jokowi menjawab kritik dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) seharusnya ditanggapi dengan legowo yaitu mundur dari jabatannya.

"Beliau menjawab kritik dari teman-teman BEM UI, bahwa silahkan mengkritik yang penting santun, sopan, bertatakrama hingga etika, itu kaitannya dengan moral," kata Affandi Ismail di kanal YouTube Refly Harun, Selasa 6 Juli 2021.

Baca Juga: Kritik Jokowi Harus Turun, Ketua Umum HMI MPO Affandi Ismail: Karena Sudah Tidak Sanggup

Affandi menambahkan Presiden Jokowi sendiri sibuk dengan program revolusi mental sejak awal menjabat. Mestinya, atas segala kondisi hari ini, Jokowi menyikapinya dengan cara mundur dari kursi jabatannya.

"Atas segala kondisi saat ini yang sudah semakin carut marut, bagi saya Pak Jokowi atas dasar moral itu mundur aja, jadi itu bagi saya lebih bijaksana, lebih negarawan, lebih gentlemen dari pada kemudian harus menghabiskan masa periodenya hingga 2024," tegas Affandi.

Sehingga kemudian, tambah Affandi, dengan Jokowi mundur, maka segala persoalan akan terselesaikan. Bahkan dirinya tertarik dengan perkataan Pengamat Politik Rocky Gerung.

Baca Juga: Kritik dan Desak Presiden Jokowi Mundur, Affandi Ismail: Intimidasi Sudah Banyak

"Bahwa sebenarnya, bukan hanya pada aspek Pak Jokowinya saja di 2024 itu, tapi di 2024 itu menjadi ajang bagi oligarki bagaimana mengambil kekuasaan kembali," katanya.

Halaman:

Editor: Iyud Walhadi


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x