Network
ISU BOGOR - Kepala Desa Tugu Selatan Eko Windiana meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor untuk memerhatikan sisi ekonomi masyarakat pasca penertiban PKL di kawasan Puncak.
Pasalnya, Puncak Bogor masuk ke dalam wilayah Desa Tugu Selatan, di mana Eko merasa dirinya sebagai kepala desa juga harus terjun langsung memerhatikan masyarakatnya yang terkena penertiban.
Diketahui, sebagian besar pendapatan masyarakat di Puncak Bogor berasal dari berdagang. Sebab itu, Eko mengajak Pemkab Bogor untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Desa Tugu Selatan untuk lebih menyejahterakan perekonomian masyarakat pasca penertiban.
"Kami berharap mohon diperhatikan juga sisi ekonomi masyarakat Desa Tugu Selatan khususnya yang hari ini warungnya harus ditata dan dipindah ke rest area," ungkap Eko saat diwawancara oleh Isu Bogor pada Rabu, 26 Juni 2024.
Baca Juga: Sosialisasi Masih Terbatas, SKEM dan LTHE Belum Membumi di Kawasan Wisata Puncak Bogor
Eko juga berharap, jangan sampai keadaan para PKL yang ditertibkan malah menjadi lebih susah dari sebelumnya. Pemkab harus menjamin Rest Area Gunung Mas adalah solusi terbaik bagi masyarakat Desa Tugu Selatan yang terkena penertiban.
"Jangan sampai mereka itu keluar dari sana (berdagang di pinggir jalan) justru dapat masalah baru di rest area, ini jadi tugas bersama pemerintah daerah dengan pemerintah desa agar rest area itu bisa menjadi solusi, agar Puncak bersih dan nyaman," tutur sang kepala desa.
Berbicara soal penertiban, Kepala Desa Tugu Selatan itu mengaku sepakat dan patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemkab Bogor. Namun, menurutnya penertiban tersebut harus dibarengi solusi selain rest area.
"Saya sebagai kepala desa ketika berbicara soal penataan sepakat, cuma memang konsep penataan di kawasan Puncak spesialis seperti apa kan tidak harus bicara rest area, ada opsi-opsi lain yang bisa ditawarkan terhadap pedagang itu," ucap Eko.
