Network
Sementara di bidang pendidikan, sebagai langkah antisipasi pandemi yang tidak diketahui kapan akan selesai, diperlukan paket pendidikan atau program kebijakan pendidikan, mulai dari infrastruktur, landasan atau panduan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan konten pendidikannya.
“Kami ingatkan jajaran agar memaksimalkan semua ikhtiar agar target peningkatan nilai SAKIP Kota Bogor ke A bisa terwujud. Semua harus linier dengan apa yang sudah digariskan dan sesuai RPJMD, antara output dan outcome sehingga APBD bisa dijalankan secara maksimal khusus di era pandemi Covid-19. Kita akan cek pada semua perangkat daerah, apakah sudah sesuai. Kita selalu mengkalkulasi itu semua," paparnya.
Di sisi lain pihaknya juga memaksimalkan perencanaan dan pelaksanaan Bantuan Tidak Terduga (BTT) yang khusus difokuskan pada kesehatan, Jaringan Pengaman Sosial (JPS) dan ekonomi.
Baca Juga: SatpolPP Kabupaten Bogor Tentang Pendemo HMI Kapolres: Kami Sedang Selidiki Lebih Lanjut
Ketua Tim Evaluator Kemenpan-RB, Firmansyah dalam sambutannya menuturkan, pelaksanaan evaluasi tahun ini akan lebih konsen pada aspek kesehatan dan pemulihan ekonomi, yakni bagaimana langkah strategis instansi pemerintah pusat maupun daerah dalam menanggulangi Covid-19 dan bagaimana menyikapi target-target prioritas yang sudah ditetapkan sebelumnya.
Selain itu diakuinya, penambahan anggaran pada sektor pendukung di bidang kesehatan dan ekonomi serta bidang lainnya akan mengalami pengurangan, pengaruh target kinerjanya dan strategi yang dilaksanakan.
“Itu yang akan dilihat lebih dalam,” kata Firmansyah.
Mengenai evaluasi reformasi birokrasi, aspek yang akan dipantau adalah pelayanan, khususnya pelayanan kesehatan yang mengalami lonjakan sangat tinggi. Kondisi tersebut diyakininya sudah diantisipasi jajaran Pemkot Bogor, sehingga pelayanan yang diberikan tetap optimal dan mampu memberikan kepuasan masyarakat.
Baca Juga: Ajaib! Calon Bupati Tersangka Penabrak Polwan Tetap Bisa Ikuti Tahapan Pilkada Yalimo
Sekda Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat pada kesempatan tersebut memberikan paparan tentang 10 rekomendasi reformasi birokrasi dan dilanjutkan paparan kepala perangkat daerah maupun perwakilannya.***
