Network
ISU BOGOR - Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor, Devie P. Sultani mengkritik Wali Kota Bogor Bima Arya yang cenderung reaktif dalam mengatasi carut marut sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB.
Padahal lanjut, Devie, permasalahan PPDB Kota Bogor ini sudah berlangsung sejak 2019. Bahkan DPRD telah mendorong Pemkot bogor untuk segera melakukan pembangun unit sekolah baru.
Menurutnya kegaduhan dalam proses pendaftaran PPDB Kota Bogor 2023 melalui sistem zonasi pada jenjang SMP ini disebabkan minimnya jumlah sekolah di Kota Bogor.
“Kalau kita mau mendukung sistem zonasi, maka perlu adanya jumlah sekolah yang memadai. Maka harusnya ini kan dipetakan kebutuhannya di tingkat kecamatan dan kelurahan," kata Devie dalam rapat kerja bersama tim verifikasi PPDB Kota Bogor 2023 yang dibentuk Bima Arya, Senin, 10 Juli 2023.
Baca Juga: Banyak Temukan Kecurangan di PPDB Kota Bogor 2023, Bima Arya Minta Sistem Zonasi Dibatalkan
"Ini jelas tidak ada keberpihakan anggaran dari Pemerintah Kota Bogor. Padahal ada, waktu dari 2017 hingga sekarang. Dalam dua periode Bima Arya tidak ada hasilnya,” tegasnya.
Terkait dengan kegaduhan PPDB Kota Bogor 2023 ini pihaknya segera mengeluarkan rekomendasi secara resmi untuk dijalankan Pemkot Bogor. Hal ini bertujuan agar tidak ada lagi polemik yang akan terjadi di tahun mendatang.
“Harusnya kan ini tidak terjadi berulang-ulang. Makanya kami akan mengeluarkan rekomendasi untuk Pemerintah Kota Bogor agar tidak hanya bereaksi tapi juga memiliki perencanaan penanggulangan konflik,” pungkasnya.***
