Network
Maka dari itu, Bima Arya selaku Ketua Dewan Pengurus APEKSI secara resmi akan menyampaikan kepada Mendikbud Ristek dan Presiden Republik Indonesia terkait evaluasi total sistem zonasi yang akan disampaikan melalui Forum Rakernas APEKSI.
"Menurut saya sistem zonasi ini terbukti tidak siap, saya kira ini harus dibatalkan sistem zonasi ini, gak tepat," kata Bima Arya baru-baru ini.
"Kalau pun zonasi ini masih akan diterapkan, ya sistem harus rapi lagi, sistem kependudukan, verifikasinya, infrastruktur sekolah. Tapi menurut saya selama infrastruktur sekolah belum merata gak mungkin zonasi ini," tambahnya.
Baca Juga: Timsus Verifikasi PPDB Kota Bogor Temukan 155 Pendaftar SMP Bermasalah, Bagaimana dengan SMA?
Sekadar diketahui, polemik PPDB jalur zonasi ini pernah terungkap di tahun 2019, kemudian pada PPDB 2023 ini Bima Arya kembali menerima banyak aduan terkait jalur zonasi PPDB 2023, setelah itu Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor membuka kanal aduan terkait PPDB 2023.
Dari hasil laporan warga yang masuk, pengumpulan data, analisa dan investigasi, Bima Arya kemudian turun langsung melakukan pengecekan lapangan pada 6 Juli 2023 dan ditemukan adanya indikasi kecurangan semakin kuat.
Pada tanggal 7 Juli 2023, Bima Arya pun mengecek langsung proses PPDB di sekolah, mengecek validasi di Disdukcapil dan proses verifikasi di Disdik yang menghasilkan indikasi tersebut semakin mengerucut.
Baca Juga: 155 Peserta PPDB Sistem Zonasi SMP Kota Bogor Bermasalah, Begini Nasibnya
Dari sana kemudian dibentuk Timsus yang saat ini terus bekerja secara optimal untuk memastikan indikasi tersebut agar semua berjalan sesuai aturan.***
