Network
ISU BOGOR - Wali Kota Bogor Bima Arya menanggapi Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB Online Kota Bogor yang banyak dikeluhkan masyarakat. Menyikapi hal tersebut membuka hotline pengaduan dan siap melakukan investigasi.
"Saya menerima banyak laporan dan aduan dari warga tentang proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Bogor," kata Bima Arya di Instgram, Rabu, 5 Juli 2023.
Menurut Bima Arya keluhan masyarakat tersebut hampir serupa dengan PPDB online Kota Bogor tahun sebelumnya yaitu berupa dugaan manipulasi data kependudukan.
Baca Juga: Soal Temuan Cacing Hati pada 17 Sapi Kurban, Dedie Rachim Pastikan Berasal dari Luar Kota Bogor
"Kembali banyak indikasi manipulasi data kependudukan. Tidak bisa seperti ini terus. Kita tidak bisa diam. Pendidikan itu untuk semua. Akses pendidikan harus adil dan sesuai aturan," tegas Bima Arya.
Maka dari itu, kata Bima Arya, pihaknya siap menginvestigasi dugaan manipulasi data kependudukan agar memenuhi persyaratan sistem zonasi PPDB online Kota Bogor.
"Saya sedang kumpulkan data dan lakukan investigasi. Silahkan sampaikan aduan di kolom komen atau Whatsapp (WA) ke nomor pengaduan PPDB di Kota Bogor: 0852-1845-3813," pungkas Bima Arya.
Hotline pengaduan PPDB online Kota Bogor ini ia sampaikan di Instagram. Alhasil, tak sedikit masyarakat yang merespon dan melaporkannya lewat kolom komentar di unggahnya tersebut.
Seperti diketahui, belakangan ini banyak orang tua siswa yang mengeluhkan kesulitan untuk masuk sekolah yang sesuai dengan sistem zonasi.
Hal tersebut karena maraknya oknum-oknum panitia PPDB online dan orang tua siswa yang berambisi memasukan anaknya ke sekolah favorit, padahal tak sesuai dengan sistem zonasi yang berlaku.
Seperti yang disampaikan para orang tua siswa dikolom komentar unggahan Bima Arya ini, banyak yang menyebutkan dugaan manipulasi data kependudukan di salah satu sekolah di Kota Bogor.
"Untuk SMAN 1 jarak terjauh dari sekolah sekitar 213 meter pak.. sdgkan kita tahu untuk lingkungan SMA 1 itu kebanyakan gedung pemerintahan.. dengan jarak 200 meter masa iya hanya 1 RT saja yg keterima dan apakah umur penduduk RT tersebut sama semua.. sungguh diluar nalar," tulis netizen @drndrk***.
"Coba cek pak di disdukcapilnya dan cek satu satu data siswa yg ganjal dan survey rumahnya, bener gak disitu tempat tinggalnya? Lebih baik ribet untuk keadilan para siswa. Siswa miskin mah gak mampu kang ngurus surat-surat KK Ghaib yg juta-jutaan itu. Kasian pak yg gak mampu harus ke swasta, mana SMA Swasta pada mahal-mahal, kenapa si kaya gak ke swasta aja sih kan mampu bayar calo jutaan itu?" ungkap netizen lainnya afifah.****.
"Asli kang...ini sepertinya harus jadi atensi supaya gak ada jalur orang dalam," ungkap netizen androm********.
"Kang dibogor Utara sekolah negri nya jauh² klo mengandalkan zonasi mah kepental kang, belum lagi kalau ga punya org dalam makin jauhhhh," komentar netizen lainnya afan******.***
