Network
"Kan nggak mungkin pak Moeldoko ambil langkah yang begitu drastis, tanpa dia hitung bahwa dia akan ditolak oleh Departemen Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk melaporkan hasil Munaslub (KLB Partai Demokrat)," kata Rocky.
Tak hanya itu, apa yang disampaikan Menkopolhukam Mahfud MD kemarin ini dianggap sebagai bagian dari skenario pemerintah atau bisa disebut sebagai Juru Bicara KSP Moeldoko.
Baca Juga: Moeldoko Jadi Ketum Demokrat versi KLB, Warganet: Anda Kacang Lupa Kulit
"Tujuannya untuk menenangkan publik sebagai Menkopolhukam, karena dia menganggap langsung pemerintah masih setuju dengan AD/ART Partai Demokrat yang lama, ya jelas saja karena belum dilaporkan ke Kemenkumham," imbuhnya.
Sehingga Rocky menilai permainan diksi Mahfud MD itu menunjukan adanya persekongkolan diam-diam dan memang sedang dirancang.
"Agak ajaib kalau misalnya seluruh proyek ini dimaksudkan tidak untuk menghajar habis Demokrat. Sekali seorang petugas Istana masuk didalam perpolitikan publik dalam hal ini Partai Demokrat itu pasti akan dilakukan semaksimal mungkin," tandasnya.
Seperti diketahui, Menkopolhukam Mahfud MD sempat ikut menyoroti kasus Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang berlangsung di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat 5 Maret 2021.
Menurutnya, pemerintah tidak pernah melarang adanya KLB sejak era Presiden Megawati Soekarno Putri hingga Jokowi.
Baca Juga: Moeldoko Ketum Demokrat Versi KLB, Mahfud MD: Risikonya Pemerintah Dituding Cuci Tangan
"Jadi sejak era Bu Mega (Presiden Megawati Soekarno Putri), Pak SBY sampai dengan Pak Jokowi ini pemerintah tidak pernah melarang KLB atau Munaslub (Musyawarah Nasional Luar Biasa) yang dianggap sempalan karena menghormati independensi parpol (partai politik)," ungkap Mahfud MD dalam cuitannya di akun twitter @mahfudmd pada Sabtu 6 Maret 2021.
