Moeldoko Ketum Demokrat Versi KLB, Mahfud MD: Risikonya Pemerintah Dituding Cuci Tangan

ISU BOGOR - Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyoroti kasus Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang memilih Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum (Ketum) Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Menurut Mahfud MD pemerintah tidak pernah melarang adanya KLB. Sebab, sejak era Presiden Megawati Soekarno Putri hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini pemerintah tidak pernah melarang adanya KLB atau Munaslub (Musyawarah Nasional Luar Biasa).

"Sehingga itu dianggap sempalan karena menghormati independensi parpol (partai politik)," ungkap Mahfud MD dalam cuitannya di akun twitter @mahfudmd pada Sabtu 6 Maret 2021.

Baca Juga: Moeldoko Jadi Ketum Demokrat versi KLB, Warganet: Anda Kacang Lupa Kulit

Baca Juga: Ikut Soroti KLB Demokrat, Mahfud MD: Sejak era Bu Mega, Pak SBY sampai Jokowi Ini Pemerintah Tidak Melarang

Meski demikian, kata Mahfud, sikap tersebut bukan berarti tanpa risiko. Hal tersebut bakal dianggap sebagai cuci tangan.

"Risikonya, pemerintah dituding cuci tangan. Tapi kalau melarang atau mendorong bisa dituding intervensi, memecah belah, dan sebagainya," katanya.

Mahfud MD menegaskan bagi pemerintah sekarang ini peristiwa KLB Demokrat di Deli Serdang merupakan masalah internal Partai Demokrat.

Baca Juga: Minta Maaf, SBY Tidak Mendidik Moeldoko Kesatria dan Buat Malu TNI